Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menegaskan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bukan aksi pemberontakan yang menginginkan mendirikan negara sendiri, melainkan koreksi terhadap pemerintah pusat yang mengambil kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat luar ibu kota.
"Jika saja PRRI itu merupakan pemberontakan, maka semua komponen yang terlibat akan dimasukkan dalam kategori garis hitam, namun tidak untuk PRRI," kata Supardi saat memberikan sambutan di depan ratusan siswa se- Payakumbuh, Senin.
Menurut dia PRRI bukan merupakan pemberontakan, melainkan protes anak negeri ini atas kebijakan pusat yang melupakan daerah.
"Sementara kita semua ikut berjuang untuk kemerdekaan, dan itu dimaklumi pemerintah pusat, sehingga PRRI tidak bagian dari pemberontakan,” kata pria yang digadang-gadang sebagai Wali Kota Payakumbuh ini.
Dirinya juga menegaskan kalau masyarakat Sumbar sangat nasionalis dan bisa menerima perbedaan, serta sangat toleran.
“Masyarakat Sumbar atau Ranah Minang sangat toleran, jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak toleran dan kurang nasionalis itu tidak, yang benar kita amat nasionalis dan toleran,” ujar Politisi Gerindra ini.
Kegiatan yang mengambil tema penguatan nilai kepahlawanan dan keperintisan melalui guru serta siswa yang digelar di Aula Fakultas Pertanian Universitas Andalas Payakumbuh menghadirkan Ketua DPRD Supardi, jurnalis senior Hasril Chaniago dan Kepala Dinas Sosial Payakumbuh Yuswandi sebagai pemateri.
Peserta kegiatan, Wati mengatakan jika acara tersebut sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga bisa menanamkan rasa hormat pada pendahulu dan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme.
“Saya berharap acara seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, dan terimakasih pada Pak Supardi yang telah memberikan perhatian untuk menambah wawasan kami,” harap Wati.(PUB/02)