Gerakan Unjuk Rasa 11 April, Mahasiswa Demo ke DPRD Sumbar

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi melakukan aksi demo di DPRD Sumbar, Senin (11/4). Selain menyuarakan penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dalam aksi itu para mahasiswa juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya, seperti menolak kenaikan harga pangan, mendesak pemerintah mengatasi kelangkaan BBM hingga meminta presiden memecat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Moh Fah Ihsan, selaku korlap aksi mengatakan ada beberapa tuntutan yang sudah dirangkum oleh para mahasiswa untuk kemudian disampaikan pada demo 11 April di DPRD Sumbar ini. \"Kami akan terus melakukan aksi demo sampai tuntutan ini diterima,\" tegasnya. Dalam aksi ini, kata Ihsan, adanya aspirasi untuk pemecatan Luhut Binsar, karena mahasiswa menilai Luhut secara terang-terangan menginisiasi gerakan tiga periode presiden serta penundaan Pemilu yang menciderai konstitusi NKRI. \"Memang penolakan presiden tiga periode ini yang mendesak kami turun ke jalan. Kemudian, segala macam harga pangan naik, dan BBM juga langka, ini masalah pelik,\" katanya. Eko, salah seorang orator dalam aksi itu juga menilai pemerintah saat ini gagal memakmurkan masyarakat. \"Di zaman pelik saat ini, ada pandemi, bahan pangan naik, BBM langka, pertamax naik, dan presiden diwacanakan tiga periode, menurut saya itu parah!\" kata Eko. Pantauan Singgalang, aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Sumatera Barat ini sempat ricuh. Emosi mahasiswa sempat naik karena Ketua DPRD yang ditunggu-tunggu belum juga menemui mereka. Alhasil, ada beberapa mahasiswa yang mencoba merusak kawat pembatas yang terpasang mengelilingi Gedung DPRD Sumbar. Melihat mahasiswa mulai naik amarahnya, Kapolresta Padang, Kombes Pol Imran Amir ikut turun tangan mengamankan massa. \"Adik-adik mahasiswa harap tenang. Jangan anarkis. Saya sudah berkomunikasi agar Ketua DPRD Sumbar turun menemui adik-adik,\" kata Imran. Diketahui, mengantisipasi aksi mahasiswa di DPRD Sumbar ini, gabungan dari personil dari Polda dan Polresta setempat serta Kodim 0312 Padang ini mencapai 1000 personil. Sebanyak 442 dari Polda, 450 dari Polresta dan sekitar 100 dari Kodim. \"Mahasiswa datang dari sejumlah universitas di Padang dengan massa diperkirakan seribu orang, maka Polda dan Polresta juga menurunkan lebih banyak petugas kali ini,\" kata Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. Walau begitu, bukan pengamanan keras yang akan dilakukan, namun polisi akan melayani mahasiswa dengan pengawalan humanis sehingga aksi tersebut bisa berjalan lancar dan aman. \"Instruksi Kapolri layani dengan humanis. Ini yang kita tekankan kepada personel sehingga tidak terjadi aksi anarkis,\" jelas Satake. Para pendemo tersebut ditemui Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Supardi sempat membacakan langsung tuntutan mahasiswa, lalu menandatanganinya. Pada sekretariat DPRD, Supardi meminta surat tuntutan tersebut dibubuhi stempel DPRD dan segera dikirimkan ke Jakarta. Pada mahasiswa, Supardi mengatakan DPRD Sumbar berjanji menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Aspirasi tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat. DPRD, lanjut Supardi, sebagai lbaga legislatif tentu dengan tangan terbuka menerima penyampaian aspirasi mahasiswa, apalagi aspirasi tersebut merupakan respon mahasiswa mewakili masyarakat Sumbar. \"Sudah menjadi kewajiban kami di DPRD menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa,\" ujarnya. Untuk tindak lanjut ini, tambah dia, tentu dilaksanakan sesuai dengan kewenanganan DPRD Provinsi. \"Kita sangat merespon aksi ini dan tuntutan adik adik mahasiswa mewakili masyarakat Sumbar. DPRD akan selalu hadir bersama masyarakat Sumbar dan yakinlah, aspirasi adik-adik akan kami sampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta,\" ungkap Supardi. Usai menerima lampiran pernyataan sikap yang sudah ditandatangai Ketua DPRD Sumbar ketua dan distempel sekretariat DPRD, para mahasiswa langsung membubarkan diri dengan tertib tanpa adanya aksi anarkis.(004)