Melalui Aksi Damai, IMM Sampaikan Aspirasi Pada DPRD Sumbar

Minggu, 10 April 2022 | 16:51:51 WIB   106

Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Kamis (7/4). Melalui aksi tersebut mereka menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas 3 Kg. Selain juga menolak penundaan pemilu serta kepemimpinan Presiden Joko Widodo 3 periode. 
 
Sekretaris Umum DPD IMM Sumbar, Hamzah Jumaris saat aksi tersebut, mengatakan aksi mereka merupakan salah satu wujud dukungan untuk Alinasi  Mahasiswa Indonesia (AMI) yang rencananya akan melakukan aksi demo besar-besaran 11 April mendatang di depan Istana Kepresidenan. 
 
"Jadi tuntutan yang kami sampaikan saat ini merupakan sama dengan tuntutan yang akan disampaikan IMM saat demo 11 April nanti," ujar Hamzah. 
 
Hamzah mengatakan IMM dan AMI menilai sangat perlu untuk menolak penundaan pemilu. Hal ini dikarenakan penundaan tersebut bisa membuka peluang perpanjangan kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. 
 
"Kami menilai dalam masa kepemipinan Jokowi selama dua periode itu saja sudah banyak permasalahan. Jangan lah lagi ada upaya untuk memperpanjangnya menjadi tiga periode," katanya. Dia menuturkan beberapa permasalahan seperti seringnya terjadi kelangkaan solar dan juga baru-baru ini kelangkaan minyak goreng.
 
Melalui aksi damai yang mereka lakukan di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat saat itu, IMM berharap para wakil rakyat di DPRD Sumbar bisa menindaklanjuti tuntutan mereka sebagai aspirasi yang wajib diperjuangkan. 
 
"Sampaikan dan perjuangkan tuntutan kami ini ke pemerintah pusat," tuturnya. 
 
Rombongan mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut kemudian dipersilakan masuk ke halaman gedung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung pada anggota dewan. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir. Maigus mengapresiasi aksi damai yang dilakukan para mahasiswa. 
 
Maigus menjelaskan DPRD telah melakukan musyawarah dan menyepakati bahwa akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi terkait kelangkaan solar dan minyak goreng. 
 
Pada para mahasiswa, Maigus berjanji bahwa tuntutan dan aspirasi mereka akan ditindaklanjuti oleh DPRD Sumbar sesuai dengan kewenangan. 
 
"Untuk permasalahan isu kepemimpinan presiden tiga periode tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.(04)