Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak \" Jangan Ada Intervensi Politik dan Bisnis Untuk Dunia Pendidikan

Kamis, 06 Januari 2022 | 21:14:22 WIB   31

PADANG,-Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak, meminta gubernur untuk memastikan sektor pendidikan terbebas dari intervensi politik dan bisnis.
 
Dia mengatakan SMA, SMK dan SLB harus terbebas dari intervensi politik dan bisnis, jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap siswa yang sedang menempuh pendidikan. Secara keseluruhan hal tersebut harus berjalan di jalurnya masing-masing, sehingga tidak ada unsur yang diberatkan. 
 
" Khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, harus dipastikan tidak ada unsur bisnis, bagitupun promosi jabatan, jangan ada pengaruh politik," tegasnya.
 
Disisi lain, pihaknya menyorot belum diterpakannya Perda  Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah yang mengamanatkan pembentukan kurikulum kearifan lokal dalam rangka penguatan nilai-nilai ABS-SBK dikalangan siswa SMA,SMK dan SLB.
 
“Karena itu, kita minta Gubernur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama DPRD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ucap Khairuddin.
 
Sementara itu Evi Yandri Rajo Budiman, Anggota Fraksi Gerindra yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar, bahwa sejauh ini Fraksi Gerindra sangat objektif dalam melihat persoalan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Pemprov Sumbar.
 
“Sesuai tupoksi anggota DPRD dan arahan Ketua DPD Partai Gerindra Sumnar, H. Andre Rosiade, maka Fraksi Gerindra tidak segan segan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Kinerja pemerintah secara objektif dan netral. Mana yang sukses kita apresiasi, mana yang kita nilai salah atau tidak tepat sasaran, kita kritisi dan kita beri saran serta masukan,” ungkap Evi Yandri
 
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, Gubernur Mahyeldi harus benar-benar memastikan orang dekat dan lingkarannya tidak melakukan intervensi dalam pemerintahan karena bisa memperburuk posisi gubernur dan membuat jelek nama Sumbar di nasional.
 
Meskipun demikian, kata Hidayat, ada sejumlah kinerja gubernur yang pantas diberi apresiasi.
 

"Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil mencapai pendapatan daerah 100,23 persen dan belanja daerah mencapai 91,74 persen," kata Hidayat. (03)