Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menyoroti masih rendahnya peran pendidikan vokasi di daerah itu menciptakan lulusan yang langsung diserap dunia kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar dunia tenaga kerja.
Dalam sambutan ata BPS menyebutkan lulusan SMK memberikan kontribusi besar terhadap jumlah penganggur terbuka di daerah itu.
"Angka ini menunjukkan tidak terjadi kesesuaian antara pendidikan vokasi dengan pasar dunia kerja," kata politisi Gerindra ini.
Sementara itu untuk kinerja vaksinasi COVID-19, dirinya menilai saat ini masih terjadi pro dan kontra terhadap hal ini. DPRD Sumbar mengingatkan agar permasalahan penanganan COVID-19 di Sumbar dalam APBD 2020 jangan terulang kembali dalan penyelengaraan vaksinasi ini.
"Kami meminta dan mengingatkan BPKN perwakilan Sumatera Barat untuk mengevaluasi progres pengembalian kerugian daerah dari LHP BPK sebelumnya," tuturnya
Sampai sejauh mana kerugian daerah itu telah dikembalikan ke kas daerah. Apabila perkembangannya belum signifikan dan belum ada niat baik untuk mengembalikan tentu dapat dibawa ke ranah hukum.
"LHP BPK ini akan menjadi perhatian kita dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi. DPRD Sumbar akan menindaklanjuti LHP BPK sesuai dengan kewenangan DPRD Sumbar," pungkasnya. (Pub/02)