DPRD Dorong Pemprov Bersinergi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat Perihal DTKS

DPRD Sumbar mendorong Pemprov melalui dinas sosial melakukan sinergisitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk mempercepat pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Sumatera Barat.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, hampir 11 juta DTKS tidak akurat, ini tentu sangat merugikan keuangan negara, karena pemberian bantuan banyak terjadi kepada orang yang tidak berhak.

Persoalan terkait DTKS ini juga sering menimbulkan kerusuhan dibeberapa daerah, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Permasalahan akurasi DTKS, imbuhnya, terlihat jelas saat penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pada beberapa waktu lalu, banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ataupun daerah yang berjalan tidak tepat sasaran. Ada penerima bantuan yang tidak berhak, namun mendapatkan  bantuan. Sebaliknya, ada yang berhak menerima, tapi tidak mendapatkan bantuan.

Ia menjelaskan, ada dua persoalan mendasar yang menyebabkan tidak akuratnya DTKS. Pertama karena proses entery data awal yang tidak akurat, dalam hal ini data yang dimasukkan cenderung orang-orang, atau keluarga dari perangkat nagari, atau perangkat daerah. Sehingga banyak masyarakat yang harusnya memenuhi kriteria tidak masuk dalam DTKS.

Persoalan kedua, tidak adanya update secara berkala yang dilakukan oleh kementerian sosial sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan DTKS. DTKS yang digunakan oleh pemerintah dalam penyaluran BLT, BST, adalah DTKS yang sudah 11 tahun tidak dilakukan update. Jadi wajar bila ada nama yang masuk dalam DTKS status sosial dan ekonominya sudah berubah.

Supardi mengatakan, meskipun pengelolaan DTKS merupakan kewenangan kementerian sosial, pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan terhadap validasi dan akurasi DTKS, karena ini menyangkut masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melalui OPD terkait, kata dia, harus bersinergi dengan kementerian sosial untuk membangun membangun DTKS yang akurat dan valid.  Hal ini sejalan juga dengan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana dijelaskan bahwa pemutakhiran DTKS dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah nagari, kecamatan, pemda kabupaten/kota, provinsi sampai kementerian sosial.

“Persoalan DTKS ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah,” ujarnya. (03)