DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong pemerintah provinsi melakukan refocusing anggaran dalam menangani persoalan COVID-19 di daerah itu dalam APBD Perubahan 2020.


Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan hingga delapan bulan berjalan di 2021 penyelenggaraan pemerintah masih diliputi permasalahan penanganan COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya.

"Hal ini masih menjadi agenda utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," kata dia.

Sejumlah permasalahan yang perlu ditangani adalah pembayaran insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien COVID-19. Pembayaran biaya isolasi mandiri untuk masyarakat yang terpapar dan dukungan anggaran untuk Laboratorium Universitas Andalas yang belum dialokasikan di APBD 2021.

Untuk menyikapi kebutuhan anggaran dan penanganan COVID-19 pemda telah melakukan refocusing anggaran pada Mei 2021 serta melakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang penyelesaiannya harus dituangkan dalam APBD perubahan.

Ia mengatakan kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 baik di bidang kesehatan maupun ekonomi perlu menjadi perhatian di APBD perubahan 2021.


"Kami ingatkan kepada pemerintah daerah bahwa agenda utama dalam penanganan COVID-19 dan perbaikan ekonomi khususnya di sektor UMKM jangan sampai terganggu dan dapat menyebabkan kondisi daerah menjadi lebih sulit," kata dia.


Sementara Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan karena kondisi ekonomi yang sulit.


"Dalam APBD perubahan nanti ada beberapa hal yang harus kita bayarkan sementara pendapatan daerah menurun sehingga terjadi kekurangan. Ini yang coba kita sikapi secara bersama," kata dia.(Pub/002)