PADANG,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi (Pemprov), mengoptimalkan pengelolaan gedung Convention Hall Bukit Lampu yang diresmikan oleh Gubernur Sumbar Kamis (6/2) lalu. Komisi berharap, dengan bertambahnya satu aset ini bisa memberikan dampak positif terhadap pemasukan daerah.
" Secara struktur bangunan gedung yang dikelola oleh Biro Umum Pemprov Sumbar ini memiliki empat lantai, namun secara letak kurang strategis untuk disewa kepala pihak lain, " ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar
Evi Yandri, Senin (17/2).
Dia mengatakan gedung Convention Hall Bukit Lampu diproyeksikan untuk disewakan pada berbagai pihak guna melakukan pertemuan. Gedung ini juga dilengkapi dengan delapan kamar untuk menginap.
Dia mengatakan komisi I telah melakukan peninjauan gedung ini Kamis (13/2). Setelah melihat secara langsung ke dalam gedung, dia melihat fasilitasnya serba tanggung. Misalnya hanya ada satu ruang pertemuan yang dilengkapi meja dan kursi seperti ruang paripurna DPRD Sumbar.
Katanya, bentuk dan gaya seperti ini kurang efektif karena terkesan sangat formal. Semestinya dibuat ruang pertemuan yang bisa disesuaikan. Kursinya bisa ditata sehingga bisa lebih banyak memuat peserta.
”Kursi dan mejanya bagus, tapi sulit untuk ditata. Seharusnya ruang pertemuan bisa ditata ulang sesuai dengan konsep kegiatan penyewa,” katanya.
Di sisi lain, gedung ini dilengkapi delapan kamar. Dia menilai jumlah ini sangat kurang sekali.
”Jika satu kamar diisi dua orang, hanya bisa menampung 16 orang. Jarang peserta pertemuan hanya 16 orang saja. Sedangkan ruang pertemuan bisa menampung seratusan orang,” katanya.
Katanya, jika seperti ini tentu penyewa berpikir dua kali. Lebih baik menyewa hotel yang ada ruang pertemuan. Jika mau menginap, langsung tersedia banyak kamar.
”Ini sudah selesai dibangun, kita harapkan Pemprov Sumbar bisa memanfaatkan dengan maksimal,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri menyorot biaya operasional yang nanti dikeluarkan untuk gedung ini. Setelah mempelajari dan melihat langsung, dia meyakini nantinya biaya operasional tak tertutupi dengan biaya sewa. Sehingga akan membebani APBD Sumbar.
”Tak sedikit biaya operasional gedung ini. Jangankan deviden, mungkin masih tergantung pada APBD untuk operasional,” katanya.(03)