Pembahasan APBD 2021 dan RPJMD Di Kebut

Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:26:34 WIB   10

PADANG, - DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah saat ini tengah membahas KUA-PPAS APBD 2021. Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, sejalan dengan pembahasan KUA-PPAS 2021, DPRD juga membahas realisasi RPJMD Tahun 2016-2021. \"Kenapa RPJMD ini juga dibahas secara keseluruhan, karena masa jabatan gubernur periode kedua akan berakhir. Sehingga nanti akan ada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun 2020, dan laporan pertanggungjawaban gubernur 2016-2021,\" ujar Arkadius kepada Selasa (13/10). Dari pembahasan DPRD dengan pemerintah daerah, jelas Arkadius, diketahui, ada lebih kurang 70 kegiatan yang belum terealisasikan. Pihaknya berharap, di APBD 2021 anggaran bisa dialokasikan untuk kegiatan yang belum terlaksana ini, dengan catatan tetap mengacu pada Permendagri 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021. Politisi Demokrat ini memaparkan, sesuai Permendagri 64 Tahun 2020, APBD 2021 harus diarahkan pada empat hal. Pertama, untuk penanggulangan Covid-19, untuk recovery ekonomi, untuk mendukung ketersediaan pangan, dan pelaksanaan program padat karya. \"Jadi, APBD 2021 yang lagi dibahas ini harus mensinergikan dengan pencapaian RPJMD 2016-2021 karena pemerintahan Irwan Prayitno akan berakhir Februari 2021, dan disenergikan juga dengan Permendagri 64 Tahun 2020,\" ungkapnya. Mengenai rencana pendapatan di 2021, imbuh dia, dilihat dari nota penjelasan terkait KUA-PPAS 2021, gubernur optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,5 sampa 5,5 persen. Hal ini diupayakan dari sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah. \"Kalau seperti itu keadaannya, optimisnya gubernur seperti itu, APBD 2021 harus sama dengan APBD induk 2020, atau sekurang-kurangnya mendekati. Tapi dalam kenyataannya total APBD 2021 yang tertuang dalam KUA-PPAS jauh lebih rendah dibanding APBD induk 2020. Totalnya adalah Rp5,93 triliun, sementara APBD awal 2020 berada diangka Rp6,9 triliun,\" ujarnya. Ia menuturkan, tidak sejalannya Pendapatan Daerah dengan optimistis gubernur dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam KUA-PPAS 2021 dibahas secara mendalam oleh DPRD. \"Memang kini masih dalam proses pembahasan. Tapi itu bisa dijadikan acuan bahwa, antara optimisme yang disampaikan, dalam kebijakan umum anggaran dan PPAS 2021 itu hampir dikatakan tidak sejalan. Ini yang sekarang kita bahas, kalau memang pertumbuhannya 4,5 sampai 5,5 persen, sesungguhnya APBD 2021 tidak jauh berbeda dengan 2020,\" tukas Arkadius yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut. Jika target pertumbuhan ekonomi ini tetap dipaksakan, tanpa menyesuaikan dengan pendapatan dan total APBD yang direncanakan, pihaknya kuatir target yang ada tidak mampu dicapai di akhir masa jabatan gubernur ini. (03)

Share on:

Pengumuman

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:56:51 WIB

Maklumat pelayanan informasi publik ..


Kamis, 12 April 2018 | 09:22:45 WIB

Maklumat Sekretariat DPRD Provinsi..


Download

Artikel Terbaru