Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) memberikan beberapa catatan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Provinsi Sumbar Tahun 2022. Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat rapatparipurna penyampaian pandangan umum...
SelengkapnyaBukittinggi - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat (pekat) dan dampak negatif penyimpangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Hal tersebut diungkapkan Supardi saat...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan besarnya sisa anggaran untuk belanja pegawai. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 terdapat sisa sekitar Rp108,7 miliar atau lebih kurang 6 persen dari yang dialokasikan. Hal itu...
SelengkapnyaGenerasi muda harus kreatif dan memiliki wawasan luas. Jangan berangapan pekerjaan itu hanya sebagai ASN saja. Dengan kemajuan teknologi saat ini peluang kerja terbuka. Hal ini disampaikan anggota DPRD Sumbar Hidayat dalam pembukaan kegiatan peningkatan kreativitas pemuda (sub sektor...
SelengkapnyaDPRD Sumbar menyingung terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang masih mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini realisasi rata-rata setiap tahunnya di atas 105 %. Karena itu DPRD memberikan pandangan karena realisasi setiap tahun...
SelengkapnyaKegiatan Gelar Teknologi (Geltek) pada Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) membawa berkah bagi petani di Sumatra Barat (Sumbar). Pemprov Sumbar mendapat bantuan hibah Pabrik Mini Minyak Goreng (Pamigo) dan Smart Green House dari Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengolahan dan...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat akan mendalami realisasi anggaran belanja, pendapatan maupun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2022. Pendalaman itu dilakukan dengan menyandingkan pertanggungjawaban APBD, keterangan pertanggunjawaban kepala daerah maupun...
SelengkapnyaPADANG-- Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, mengatakan, lembaganya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Permasalahan Novotel, pada rapat Paripurna, 22 Mei 2023. "Panitia Khusus tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 10/SB/2023," kata Supardi, saat rapat paripurna dewan...
SelengkapnyaProses pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pemajuan kebudayaan daerah terus dilakukan tim pembahasan ranperda itu. Baru-baru ini, tim pembahas melaksanakan rapat bersama mitra kerja, Jumat (26/5) di gedung DPRD. Rapat tersebut membahas tentang pemajuan kebudayaan daerah dari...
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menerima nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 dari Pemprov Sumbar saat rapat paripurna, Selasa (13/6). Dengan telah diterimanya nota pengantar...
Selengkapnya
.jpeg)
_.jpeg)
_.jpg)
