Slide background
Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat
Slide background
Ruang Rapat Khusus DPRD Provinsi Sumbar
Slide background
Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumbar
Slide background
Ruang Perpustakaan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sumbar
Slide background
Ruang Konferensi Pers DPRD Provinsi Sumbar

Berita Dewan

  • Rabu, 15 Maret 2017 | 11:35:13 WIB,

    Komisi II DPRD Sumbar Undang Dinas Terkait Bahas SE Gubernur

    PADANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengundang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Provinsi, Selasa (14/3) untuk rapat kerja. Rapat kerja tersebut membahas banyak hal

  • Selasa, 14 Maret 2017 | 20:49:16 WIB,

    Pemberhentian Honorer Tak Bisa Dibawa ke Ranah Hubungan Industrial

    PADANG - Banyak pegawai tidak tetap (PTT) di berbagai level pemerintahan, diupah jauh dari angka upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, pemutusan hubungan kerja juga kerap dialami secara sepihak. “DPRD Sumbar beberapa waktu

  • Selasa, 14 Maret 2017 | 19:35:48 WIB,

    Ada 4.000 Perusahaan, Fungsional Pengawas Hanya 36

    PADANG - Komisi II DPRD Sumbar mengupas persoalan perselisihan hubungan industrial antara enam orang anggota Serikat Pekerja Makanan di PT Bumi Sarimas Indonesia (BSI) yang bekerja sebagai sopir di perusahaan itu. Keenam orang ini dinonaktifkan

  • Senin, 13 Maret 2017 | 21:49:03 WIB,

    DPRD Sumbar Tetapkan Pokok Pikiran tahun 2018

    PADANG - Melalui rapat paripurna, Senin (13/3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan tugas, fungsi dan

  • Senin, 13 Maret 2017 | 21:41:43 WIB,

    DPRD Sumbar Dorong Peningkatan Sistim Kelola Pasar Tradisional

    PADANG PARIAMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pemerintah kabupatan dan kota untuk meningkatkan sistim pengelolaan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sarana vital pergerakan ekonomi

  • Senin, 13 Maret 2017 | 21:05:37 WIB,

    Kekurangan PNS Terkendala Moratorium, Pelayanan Harus Tetap Maksimal

    PARIAMAN - Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf terjadi hampir di seluruh badan publik, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Namun, kekurangan itu hendaknya jangan dijadikan alasan pelayanan masyarakat menjadi lemah.

Halaman :

Aspirasi Masyarakat

  • Jumat, 17 Oktober 2014 | 23:37:00 WIB,

    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) Padang

    Malu pak selaku pelayan aspirasi rakyat kok wakilnya berstatus korupsi. Semoga segera dibersihkan dan wakil rakyat periode sekarang jangan sampai terkait kasus korupsi lagi,Saya sangat tidak setuju mobil orang kaya pakai BBM subsidi, solusi terbaik,

Artikel/Tulisan