Sejarah

Senin, 02 April 2018 | 11:21:40 WIB   2097

DPRD Provinsi Sumatera Barat Dari Masa Ke Masa

           Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau kemudian yang dikenal dengan DPRD, telah ada dan telah eksis di Sumatera Barat, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan demokratis yang mengendepankan prinsip berdemokrasi dengan mengutamakan musyarawah untuk mencapai kata mufakat, telah ada dan telah berkembang di Sumatera Barat, sejak dahulu.

           Dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Sumatera Barat, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, telah ada dan telah berkembang sejak zaman penjajahan Belanda dan berlanjut pada zaman penjajahan Jepang. Sedangkan pasca kemerdekaan, pembentukan lembaga perwakilan rakyat ini, hanya menyesuaikan dari lembaga perwakilan rakyat yang telah ada.

  1. Minangkabau Raad

Ide penyelenggaraan desentralisasi dalam pemerintahan di Sumatera Barat, telah muncul sejak zaman penjajahan Belanja, dimana dengan Undang-Undang Desentralisasi “ West van 23 Juli 1903” yang pertama dengan nama “ de bekende Decentralisatiewet-Indenburg” memberikan kewenangan kepada daerah jajahan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya yang terlepas dari pemerintah pusat di Batavia.

Penyelenggaraan desentralisasi diiringi dengan pembentukan Gewestelijke Raad (Dewan Perwakilan Daerah Keresidenan), Plaatselitke Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Afdeling) dan Gemeente Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kotapraja). Pembentukan lembaga perwakilan rakyat ini diatur secara tegas dalam Besluit No. 39 pasal 2 tanggal 20 Desember 1904.

Meskipun ide dan undang-undang untuk pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ada sejak 20 Desember 1904, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat yang pertama dengan nama   “ Minangkabau Raad ”  baru dibentukan dan ditetapkan pada tanggal 6 Juli 1938, dengan jumlah anggota sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang dimana keanggotaanya terdiri atas wakil-wakil kaum penghulu/adat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, wakil partai politik, kaum agama dan organisasi sosial sebanyak 10 (sepuluh) orang, wakil pegawai negeri bumiputra sebanyak 6 (enam) orang, wakil masyarakat Belanda sebanyak 9 (sembilan) orang dan masyarakat timur asing sebanyak 2 (dua) orang.

Anggota Minangkabau Raad dilantik oleh Gubernur Sumatera A.J. Spits dengan Ketua dijabat oleh Residen dan Wakil Ketua dijabat oleh Rusyad Dt. Baringek.

 

  1. Chu Sangi Kai

Chu Sangi Kai merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintahan penjajahan jepang pada setiap Shu (keresidenan). Pembentukan Chu Sangi Kai di Sumatera Barat, bermula dengan dibentuknya “Kerukuran Minangkabau“ yang identik dengan “Minangkabau Raad” pada zaman penjajahan Belanda, akan tetapi anggotanya diperluas dengan memasukan perwakilan yang sebelumnya tidak masuk dalam  “Minangkabau Raad“.

Secara resmi Chu Sangi Kai di bentuk pada tanggal 8 November 1943 dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang dengan Ketua Moh. Syafei. Adapun anggota Chu Sangi Kai yang cukup terkenal diantaranya Chatib Sulaiman, Dt. Majo Urang, Syeck  Jamil Jambek, Fachruddin, HS, Dt. Majoindo dan Darwis Dt. Majolelo.

 

  1. KNID-SB

Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI, pada sidang pertama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945, memutuskan untuk membentuk “ Komite Nasional Indonesia (KNI) ”  yang berfungsi sebagai lembaga legislatif untuk tingkat pusat dan “ Komite Nasional Daerah (KNID) “ untuk tingkat daerah (keresidenan).  Dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1/1945, kedudukan KNID adalah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi, fungsi dan kedudukan KIND tidak murni sebagai lembaga legislatif, karena juga berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Hal ini ditandai dengan Pimpinan KNID yang dirangkap oleh kepala residen.

Sejalan dengan pembentukan KNID tersebut,  pemuka masyarakat Sumatera Barat membubarkan “ Seikaiganshu Hookookai “ (lembaga Perwakilan Rakyat di zaman penjajahan Jepang) dan membentuk “ KNID-SB “. Untuk sementara anggota KNID-SB adalah anggota Seikaiganshu Hookookai yang diangkat sebagai anggota KNID-SB dengan jumlah Anggota sebanyak 41 orang.  Dalam perjalannya, anggota KNID-SB ditambah sebanyak 39 orang untuk mengakomodir perwakilan, sehingga anggota KNID-SB menjadi 80 orang.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1/1945, terjadi perubahan kedudukan dan fungsi  KNID, dimana fungsinya juga melaksanakan fungsi eksekutif, maka keanggota KNID-SB bertambah menjadi 107 orang dengan mengakomodir wakil dari golongan Pamongpraja, kepolisian, Pegawai, Serikat Pekerja, Badan-Badan Koperasi,  Partai Politik, Kaum Adat, Golongan Agama, Lembaga Ekonomi, dll.

Berdasarkan hasil rapat pertama KNID-SB tanggal 29 Agustus 1945, ditetapkan ketua KIND-SB yaitu Moh. Syafei (Merangkap Residen)

Sejalan dengan Maklumat Pemerintah No. 10/1945 tentang Perubahan Status KNID-SB menjadi Badan Permusyawaratan Rakyat, Gubernur Sumatera mengumumkan bahwa Ketua KNID tidak boleh orang yang memimpim pemerintahan,  maka pada tanggal 10 Oktober 1945, Ketua KNID-SB yang diduduki oleh Moh. Syafei digantikan oleh DR. Moh. Jamil.

Selama menjalankan tugasnya lebih kurang 3 (tiga) tahun, KNID-SB telah melakukan banyak hal, diantaranya melakukan peralihan kekuasaan  dari tangan penjajahan Jepang kepada pemerintahan Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat tanggal 1 Oktober 1945. Disamping itu, KNID-SB juga telah melakukan pemilihan terjadap 3 (tiga) Keresiden lainnya serta  membentuk tiga tingkat DPR di Sumatera Barat, yaitu Dewan Perwakilan Nagari (DPN), Dewan Perwakilan Kabupaten dan Kota dan Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10/1948 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 22/1948  tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan KNID-SB juga berakhir, dimana pada sidang yang ke 12 pada tanggal 10 dan 11 Novembr 1948, KNID-SB secara resmi dibubarkan.

 

  1. DPRD-ST

Dengan Undang-Undang Nomor 10/1948, Provinsi Sumatera dipecah menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kota Medan, Provinsi Sumatera Tengah dengan Ibu Kota Bukttinggi dan Provinsi Sumatera Selatan dengan Ibu Kota Palembang. Penetapan Undang-Undang Nomor 10/1948 juga diiringi dengan penetapan Undang-Undang Nomor 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut, pada masing-masing provinsi dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22/1948 tersebut, di Provinsi Sumatera Tengah dibentuk DPR-ST yang anggotanya berjumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang berasal dari utusan 3 (tiga) keresidenan, yaitu keresidenan Sumatera Barat dengan anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang, keresidenan Riau dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang dan keresidenan Jambi dengan anggota sebanyak 4 (empat) orang.

Dalam perjalanannya DPR-ST tidak berjalan dengan mulus seiring terjadinya agresi militer Belanda ke 2 serta munculnya konflik antara DPR-ST dengan Pemerintah Pusat (Depdagri). Dengan kondisi seperti itu, tidak banyak yang dapat dihasilkan oleh anggota DPR-ST, hanya terdapat 2 (dua) keputusan penting yang dihasilkan  melalui sidang-sidang yang dilakukannya, yaitu :

  1. Memilih anggota-anggota Dewan Eksekutif Provinsi yaitu S.J. St. Mangkuto, Abdullah, dr. Syagaf Yahya, dr. A. Rahim Usman, Dt. Mangku dan dr. A. Rahim.
  2. Melakukan “ ketok palu “ terhadap Hasil Panitia Desentralisasi tentang Penyegaran Pembentukan Daerah Otonom Tingkat Dua dan Tingkat Tiga di Sumatera Tengah.

Akibat kondisi yang tidak berjalan dengan normal tersebut, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  1 Tahun 1951 yang intinya membekukan keberadaan DPR-ST.

 

  1. DPRD-GR

Dengan ditetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, keberadaan DPR-ST secara resmi dibekukan. Sebagai gantinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/1957 tentang Pemerintahan Daerah, dimasing-masing daerah swatantra tingkat I dibentuk DPRD.

Sebagai Ketua DPR-GR adalah Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat yaitu Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan sebagai Pelaksana Tugas  sehari-hari ditetapkan Wakil Ketua Halimah, SH.

Sesuai dengan kondisi perpolitikan negara pasca agresi militer Belanda ke 2 dan pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia serta adanya keinginan Pimpinan Nasional  untuk menjalankan Demokrasi Terpimpin di Indonesia yang terkenal dengan slogal “ Manipol Usdek”, maka fungsi dan tugas DPRD-GR lebih banyak mengemban tugas jor-joran politik daripada hakekat tugas yang sebenarnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat atau pun sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki nasibnya.

Seiring dengan terjadi pemberontakan G-30 S PKI, terjadi perubahan yang sangat besar dalam komposisi keanggotaan DPRD-GR, dimana utusan dari Partai Politik yang beraliansi dan beraliran komunis, diberhentikan sebagai anggota DPRD-GR. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pimpinan DPRD-GR tidak lagi dirangkap oleh Kepala Daerah, akan tetapi dipilih dari anggota DPRG yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

Anggota DPRD-GR pasca digulingkannya orde lama, dilantik secara resmi pada tanggal 7 November 1966 yang diketuai oleh Imam Suparto dari Golongan Karya dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yaitu H.A.K. Dt. Gunung Hijau dari Golongan Karya, Daramin dari Partai PNI dan Kemal Mustafa dari IP-PKI.

Salah satu  perbedaan yang terjadi pada DPRD-GR ini adalah ikrar politik yang diucapkan oleh anggota DPRD-GR sebelum melaksanakan tugasnya yang dikenal dengan “ Piagam Politik “ yang isinya :

  1. Kesediaan mengabdi pada pembangunan daerah
  2. Kesediaan untuk mengutamakan  kepentingan negara dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
  3. Kesediaan mengganti cara-cara berpikir orde lama dengan cara-cara berpikir orde baru.

 

  1. DPRD Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1971-1977

Pasca Pemerintahan Orde Baru berkuasa, pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1971. Dari penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971, menggantarkan sebanyak 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa bakhti tahun 1971 – 1977 dengan komposisi.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terpilih tersebut, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3/Pd Tahun 1971 sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1971-1977 dan diambil sumpah/janjinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Oktober 1977,

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 326/Pd. Tahun 1971 tanggal 28 Desember 1971, ditetapkan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 1971-1977, dengan Ketua H.A. Burhani Tjokrohandoko

 

  1. DPRD Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1977-1982

Untuk pertama kali Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD diikuti oleh 3 (tiga) kontenstan, yang terdiri dari 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari ketakutan masa lalu yang terdiri dari multi partai.

Dari Pemilu tahun 1977 tersebut, ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1977-1982 dengan komposisi utusan Golongan Karya sebanyak 21 kursi, utusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 11 kursi, utusan ABRI sebanyak 7 kursi dan utusan Non ABRI sebanyak 1 kursi.

Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 306/OD/Tahun 1977 ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1977-1982 dan tanggal 18 Juli 1977 diambil sumpah/janjinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat,

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 372/OD/Tahun 1977, ditetapkan Pimpinan DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 1977-1982 dengan Ketua Djohari Kahar, SH

 

  1. DPRD Tingkat Sumatera Barat Tahun 1982-1987

Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1982-1987 merupakan hasil dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 1982. Dari Pemilu Tahun 1982 tersebut ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan komposisi utusan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 13 kursi, utusan Golongan Karya sebanyak 19 kursi dan utusan ABRI dan Non ABRI sebanyak 8 kursi.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.23.454 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1982-1987 dan lakukan pengambilan sumpah/janjinya pada tanggal 26 Juli 1982.

 

  1. DPRD Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1987-1992

Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1987-1992 berasal dari hasil Pemilu Tahun 1987 yang diikuti oleh 2 Partai Politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi  Indonesia (PDI) dan Golongan Karya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, Anggota DPRD Daerah Tingkat I Sumatera Barat mengalami  penambahan menjadi 45 orang yang terdiri dari 36 orang wakil Partai Politik dan organisasi  peserta Pemilu dan 9 orang utusan dari ABRI.

Dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 1982, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh sebanyak 7 kursi, Golongan Karya sebanyak 28 kursi dan PDI sebanyak 1 kursi. Sesuai dengan perolehan kursi di DPRD tersebut, nama-nama Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat Tahun 1987-1992

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri  Nomor : 161.23-1097 tanggal 6 Agustus 1987, ditetapkan unsur Pimpinan DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 1987-1992 dengan Ketua  Bulkaini, BA

 

  1. DPRD Tingkat I Sumatera Barat tahun 1992-1997

Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Bakthi Tahun 1992-1997 adalah hasil dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 1992 yang diikuti oleh 2 (dua) Partai Politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan Karya.

Dari hasil penyelenggaraan Pemilu Tahun 1992 tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 5 (lima) kursi, Golongan Karya memperoleh 30 (tiga puluh) kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  memperoleh 1 (satu) kursi.

Selanjutnya dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  ditetapkan Pimpinan DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa tugas tahun 1992-1997, dengan Ketua Prof. Drs. H. Jamil Bakar

 

  1. DPRD Tingkat I Sumatera Barat tahun 1997-1999

DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1997-1999 adalah   merupakan hasil dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 1997 yang menjadi  periodesasi terakhir rezim orde baru.  Sesuai dengan masa tugasnya, Pemilu Tahun 1997 adalah untuk memilih Anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat untuk Masa Bakhti Tahun 1997-2004, akan tetapi dengan tumbangnya rezim orde baru dan sejalan dengan terjadinya perubahan tatanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Bakthi Tahun 1997-2004, hanya melaksanakan tugasnya sampai tahun 1999 dengan ditandai dilaksanakannya kembali Pemilu pada tahun 1999.

Dari hasil penyelenggaraan Pemilu Tahun 1997 tersebut, suara Golongan Karya sangat mendominasi dengan perolehan kursi di DPRD Tingkat I Sumatera Barat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kursi dan disusun oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 3 (tiga) kursi. Sedangkan Partai Demokrasi  Indonesia (PDI) tidak memperoleh kursi.

Selanjutnya untuk Pimpinan DPRD Tingkat I Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 1997-1999 , dengan Ketua H. Noer Pamuncak

 

  1. DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 1999-2004

Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 1997 pasca reformasi, kembali diikuti multi Partai dimana terdapat 48 Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu.  Disamping itu, juga terjadi penambahan jumlah anggota DPRD, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk antara 3.000.000 sd 5.000.000,- berjumlah sebanyak 55 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan sebanyak 10 kursi dari periode sebelumnya yang berjumlah sebanyak 45 kursi.

Dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 tersebut, ditetapkan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang merupakan  utusan 12 (dua) Partai Politik dan utusan ABRI.  Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.23-916 tanggal 26 Agustus 1999, ditetapkan menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 1999-2004,

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.23-1105 tanggal 29 September 1999, ditetapkan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 1999-2004, dengan Ketua Dr. H. Arwan Kasri MK, SE. MS

 

  1. DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004-2009

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 2004-2009 merupakan hasil dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 yang diikuti oleh 24 (dua puluh empat) Partai Politik.  Sesuai dengan perolehan suara masing-masing Partai Politik, Golongan Karya mendapatkan 16 (enam) belas kursi, diikuti oleh PAN sebanyak 10 (sepuluh) kursi, PPP sebanyak 7 (tujuh) kursi, PKS sebanyak 7 (tujuh) kursi, PBB sebanyak 5 (lima) kursi, PDI-P sebanyak 4 (empat) kursi, PBR sebanyak 3 (tiga) kursi dan Demokrat sebanyak 3 (tiga) kursi.

Sesuai dengan perolehan kursi, 55 (lima puluh lima) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakthi Tahun 2004-2009 tersebut diambil sumpah/janjinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 2004,

Sesuai dengan ketentuan, Pmpinan DPRD terdiri dari Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang dipilih dari Anggota dan oleh Anggota DPRD. Dari pemilihan yang dilakukan dalam suasana demokratis, ditetapkan unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2004-2009 H. Leonardy Harmainy, S,IP.

 

  1. DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2014

Pemilu pemilihan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2009 diwarnai dengan perubahan komposisi kursi di lembaga legislatif. Sejak Pemilu dilaksanakan pasca zaman orde baru, dominasi kursi di lembaga legislatif, selalu dipegang oleh Golongan Karya. Kondisi ini berubah pada Pemilu Tahun 2009, dimana dominasi perolehan kursi dipegang oleh Demokrat.

Kondisi ini juga terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dimana dari hasil Pemilu Tahun 2009, perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dikuasai oleh Partai Demokrat dengan perolahan kursi sebanyak 14 (empat belas) kursi, diikuti oleh Golongan Karya sebanyak 9 (sembilan) kursi, PAN sebanyak 6 (enam) kursi, PKS sebanyak 5 (lima) kursi, Hanura sebanyak 5 (lima) kursi, Gerindra sebanyak 4 (empat) kursi, PPP sebanyak 3 (tiga) kursi, PBB sebanyak 3 (tiga) kursi, PDI-P sebanyak 3 (tiga) kursi dan PBR sebanyak 2 (dua) kursi.

Sesuai dengan perolehan kursi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut diambil sumpah/janjinya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakthi tahun 2009-2014 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 Agustus 2014,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur Pimpinan DPRD  berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi dan suara terbanyak secara berurutan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Tugas Tahun 2009-2014  diambil sumpah/janjinya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Oktober 2014 dengan Ketua Ir. Yulteknil

 

  1. DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 2014-2019

Pemilu legislatif untuk memilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8  Tahun 2012  tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April Tahun 2014.

Sesuai dengan PKPU Nomor 05 Tahun 2013, dimana jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 yang berjumlah sebanyak 5.131.882 (sumber BPS Sumbar),  maka komposisi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak 65 orang dari 8 (delapan) Daerah Pemilihan yang ditetapkan meliputi :

 

DAPIL

CAKUPAN WILAYAH

JUMLAH KURSI

Dapil 1

Kota Padang

10

Dapil 2

Kab. Pdg Pariaman & Kota Pariaman

7

Dapil 3

Kab. Agam & Kota Bukittinggi

8

Dapil 4

Kab. Pasaman & Kab. Pasaman Barat

9

Dapil 5

Kab. 50 Kota & Kota Payakumbuh

6

Dapil 6

Kota Pdg. Panjang, Kab. T. Datar, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung  & Kab. Dharmas Raya

11

Dapil 7

Kab. Solok, Kab. Solok Selatan & Kota Solok

7

Dapil 8

Kab. Pes.Selatan & Kab. Mentawai

7

 

Dari hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014,  ditetapkan sebanyak  65 orang anggota Partai Politik peserta Pemilu yang terpilih untuk menjadi  Anggota  DPRD  Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 2014-2019, dengan komposisi :

 

NO

PARTAI POLITIK

JUMLAH KURSI

1

Partai Golongan Karya

9

2

Partai Demokrat

8

3

Partai Gerindra

8

4

Partai Amanat Nasional

8

5

Partai Persatuan Pembangunan

8

6

Partai Keadilan Sejahtera

7

7

Partai NasDem

6

8

Partai Hanura

5

9

PDI-Perjuangan

4

10

Partai Bulan Bintang

1

11

Partai Kebangkitan Bangsa

1

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.13-3367 Tahun 2014,  65 (enam puluh lima) orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terpilih pada Pemilu tahun 2014, ditetapkan menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakthi Tahun 2014-2019 .

Dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum  resmi  melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Anggota DPRD diambil sumpah/janjinya sebagai Anggota DPRD. Sumpah/janji tersebut akan menjadi pegangan bagi setiap Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan sekaligus sebagai istrumen yang mengikatnya dengan masyarakat konstituen yang telah memberikan kepercayaan kepada Anggota  DPRD.

Sesuai dengan tanggal berakhirnya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa bakhti Tahun 2009-2014 pada tanggal 28 Agustus 2014, maka sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Bakhti Tahun 2014-2019 juga dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 tersebut dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa bakhti Tahun 2009-2014 diketuai oleh SUPARDI

Share on:

Pengumuman

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:56:51 WIB

Maklumat pelayanan informasi publik ..


Kamis, 12 April 2018 | 09:22:45 WIB

Maklumat Sekretariat DPRD Provinsi..


Download

Artikel Terbaru