PADANG,- Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat (Sumbar) desak DPRD Sumbar surati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memanggil presiden untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya di tanah Papua yaitu Wamena.
Akibat suasana yang tidak kondusif di daerah tersebut, delapan orang masyarakat Minang menjadi korban.
" DPRD Sumbar mesti menyurati DPR-RI untuk memanggil presiden agar permasalahan yang terjadi di Papua segera diselesaikan, " ujar salah satu anggota FMM Jell saat melakukan audiensi dengan DPRD Sumbar, Senin (30/9).
Dia mengatakan gubernur jangan hanya melakukan penggalangan dana yang telah dilakukan banyak pihak pergerakan nyata mesti dilakukan, seluruh masyarakat Minang yang tengah menunggu uluran tangan segera dipulangkan dan lakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak ada korban tambahan.
"Untuk proses pemulangan masyarakat Sumbar mesti melibatkan seluruh unsur, termasuk organisasi masyarakat (Ormas) , " katanya.
Kejadian di Wamena, lanjutnya, harus mendapatkan perhatian lebih, hal yang dilakukan sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada yang dibunuh secara tidak wajar bahkan dibakar.
Terkait ini, FMM akan melakukan aksi solidaritas yang akan dilaksanakan pada hari Minggu (5/10) di kawasan Gor Haji Agus Salim. Dari pantauan pihaknya, banyak beredar bendera-bendera negara lain yang berkibar pada di wilayah Wamena.
" Ini bukan permasalahan ras lagi, karena banyak indikasi yang berbau provokasi dari pihak luar, " katanya.
Disisi lain FMM meminta DPRD Sumbar memfasilitasi membebaskan mahasiswa yang ditangkap karena terlibat kasus demo anarkis beberapa waktu lalu. Mahasiswa yang ditangkap agar kasusnya bisa diputihkan.
" Kasus bisa pemicu demo-demo berikutnya sehingga menciptakan suasana yang tak kondusif di Sumbar," ujar anggota FMM lainya Muhammad .
Dia meminta Kapolda agar bijak dan arif menyikapi ini. DPRD kami minta juga membantu pada pihak kepolisian memfasilitasi membebaskan mahasiswa, jika dibiarkan saja ini akan membunuh karakter mahasiswa dan menakuti mahasiswa-mahasiswa yang lain.
Terkait persoalan demo mahasiswa ini, Jel juga menyesalkan sikap rektor UNP yang memberhentikan mahasiswa yang melakukan penurunan foto Jokowi saat unjuk rasa berlangsung.
"Kami kecewa dengan sikap Rektor UNP. Sanksi itu kan banyak kenapa harus diberhentikan," katanya.
Kedangan FMM disambut oleh calon ketua definitif Supardi dariFraksi Gerinda. Dia mengatakan, secara kelembaggaan DPRD belum memiliki pimpinan definitif yang sehingga kinerja masih terbatas. Diharapkan alat kelengkapan dewan (AKD) segera dibentuk pada minggu ini, untuk hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat, akan ditindak lanjuti oleh pihak DPRD dan Pemprov Sumbar.
khusus untuk masalah mahasiswa yang dipanggil atau ditahan akan dikomunikasikan dengan Kapolda . Begitu juga yang terancam di DO, melalui Komisi V DPRD akan mengundang rektor UNP untuk membicarakannya.
Kemudian masalah Wamena, sejalan dengan keinginan FMM Pemprov dan DPRD juga ingin kejelasan atas masalah ini. Karenanya Wagub langsung berangkat ke Papua.
Yang dipulangkan bukan perantau keseluruhan, tapi warga yang ingin pulang. Bagi yang tidak meminta pulang dicarika tempat-tempat yang aman.
Namun demikian kita memang belum bisa menyimpulkan apakah ada hubungannya dengan Sara, karena masih diselidiki. atau bagaimana. Yang jelas Pemprov bertanggung jawab penuh atas warga minang yang di Papua," tutupnya.
Tuntutan FMM tadi juga akan dikomunikasikan dengan DPR RI dan Kapolri serta presiden.
"Yang jelas untuk masalah kebijakan nasional kita akan surati pemerintah pusat," tutupnya.