PADANG,-Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Endarmy memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang berlaku sportif mengundurkan diri untuk menerima bantuan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) karena telah masuk dalam kategori mampu. Menurutnya, langkah jujur mesti diberlakukan mengingat bantuan pemerintah pusat ini, harus tepat sasaran . " Tim pendata mesti berkoordinasi dengan wali korang dan perangakat nagari agar distribusi bantuan berjalan optimal ," ujarnya saat ditemui, Jumat (9/8). Sosok srikandi Padangpariaman yang digadang-gadang akan maju menjadi wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020 mengatakan, kusus untuk Kabupaten Padangpariaman sejumlah masyarakat telah memiliki kesadaran akan siapa yang pantas menerima bantuan. Hal itu dibuktikan dengan ada penerima bantuan PKH menyatakan mundur. Hal itu dikarenakan dari segi ekonomi mulai membaik. Berangkat dari kemunduran itu, kuota yang tersisa itu diberikan pada masyarakat yang benar benar membutuhkan. Endarmy menyampaikan petugas yang biasanya berupa tim saat mendata masyarakat yang berhak, harus selektif dan sesuai faktanya. Ini bisa didapatkan dengan melakukan koordinasi dengan kepala korong dan wali nagari. Pasalnya, kepala korong dan wali nagari selalu berhubungan dengan masyarakat yang ada di daerahnya. Dengan melakukan koordinasi tim dan pihak korong serta nagari, tentu data yang didapatkan lebih akurat. Di sisi lain, Endarmy juga menegaskan proses pendataan harus dilakukan seobjektif mungkin , jangan masyarakat yang tidak layak dibantu mendapatkan PKH, pemberian bantuan hendaknya tepat sasaran sehingga program berjalan lebih optimal. Anggota dewan dari dapil Pariaman-Padangpariaman ini, mendapatkan banyak masukan agar proses pendataan Basis Data Terpadu (BDT) kembali dilakukan. Bantuan PKH juga digunakan untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Hakikat dari PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu mencukupi ekonominya. Dari hasil kunjungan di dapilnya, Endarmy menerima keluhan masyarakat terkait proses validasi penerima bantuan dan pola distribusi penyaluran batuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakat. “Saya terjun langsung ke tengah masyarakat, banyak yang menanyakan bagaimana proses pendataan, kenapa yang layak dibantu tidak dibantu, “ ujar Endarmy.