Anggota DPRD Sumatera Barat Marlina Zusmawati meminta agar pemerintah provinsi melakukan pemetaan terhadap koperasi yang ada di daerah tersebut sehingga ditemukan solusi untuk menjadikan koperasi sebagai poros ekonomi masyarakat.
“Jika ingin menjadikan koperasi sebagai poros perekonomian masyarakat pemprov harusnya memiliki data pasti berapa jumlah koperasi yang masih berjalan dan mana yang tidak,” kata dia saat rapat paripurna Ranperda pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil.Senin
Selain itu politis Partai Golkar itu mengatakan pemerintah harus mengetahui apa penyebab koperasi yang ada itu mati, apakah kurang pembinaan atau ada faktor teknis yang membuatnya tidak berjalan dengan baik.
Ia mengatakan perkembangan koperasi harusnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan masih belum berjalan optimal di Sumbar.
Ia mengatakan pemprov mesti memiliki program strategis agar koperasi dapat berjalan untuk membuat anggotanya sejahtera.
“Tidak hanya koperasi yang butuh dipetakannamun juga usaha kecil karena regulasi ini bertujuan untuk menguatkan dua unit usaha rakyat tersebut," katanya.
Sementara itu anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat Sabar As mengatakan berbagai hambatan terjadi dalam pengembangan koperasi mulai dari terbatasnya aspek pasar, pemanfaatan modal yang belum optimal serta sumber daya manusia yang rendah.
Dia meminta pemprov segera menjelaskan program strategis apa yang disediakan untuk memajukan koperasi dan usaha kecil.
“Koperasi dan usaha kecil merupakan suatu unsur yang bisa menunjang perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah mesti hadir untuk mengembangkan unsur tersebut,” katanya.