HMI minta Pelaksanaan Pemilu Di Evaluasi

PADANG, -Ratusan demonstran tergabung Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang, mendatangi DPRD Provinsi Sumbar untuk melakukan unjuk rasa terkait evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019. Salah satu yang menjadi tuntutan mereka adalah, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan santunan untuk keluarga KPPS yang meninggal dunia. \" Pemda mesti memperhatikan nasib keluarga KPPS yang meninggal, secara nasional telah jatuh sebanyak 600 orang mereka harus mendapatkan santunan secepatnya, \" ujar koordinator aksi Iranda, saat melakukan orasi di depan gedung tersebut, Jumat ( 24/5). Dia mengatakan, melihat kondisi sekarang negara tengah dilanda persoalan tidak optimalnya pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga menganggu ketrentraman sosial , hal ini mesti ditindaklanjuti oleh unsur terkait. Berangkat dari masalah meninggalnya anggota KPPS, mesti diusut tuntas. Massa sendiri mendatangi gedung DPRD Sumbar Pukul 15.30 WIB, dengan membawa atribut bendera HMI dan spanduk yang bertuliskan tuntutan perihal evaluasi pelaksanaan Pemilu, lebih lanjut, Irianda mengatakan, instansi pemerintahan seperti Polri bisa menegakan fungsi sesuai Undang- Undang ditengah kondisi politik yang memanas pasca Pemilu. Dia mengtakan , untuk pelakanasaan Pemilu yang lebih baik pemerintah pusat harus merevisi Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu. Setidaknya, tidak ada kejadian yang sama pada tahun berikutnya. Tidak hanya itu , katanya, pemerintah mesti menjalankan sistem dengan menyunjung tinggi nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum maka setiap tugas pokok dan fungsi lembaga sesuai dengan dasar negara tersebut. Dalam menyurakan aksi mereka, menuntut agar lembaga keamanan negara menyunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) , agar tetap kondusif dan tidak menelan korban jiwa. Pada kesempatan itu, massa disambut oleh kepala bagian hubungan masyarakat (Humas) Sekertariat DPRD Sumbar Lazuardi, dia mengatakan untuk saat ini, anggota dewan tengah melakukan pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar kota. aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara administrasi dari kelembagaan, menyikapi hal ini, beberapa perwakilan mahasiswa dibawa berkeliling gedung DPRD Sumbar untuk memberikan bukti bahwa dewan tidak ada di tempat. Hal itu dilakukan, karena demonstran meminta masuk gedung, namun dengan alasan kondisifitas hanya perwakilan yang memeriksa gedung. Mahsiswa meminta jaminan agar tuntutan dapat disampaikan ke Anggota DPRD Sumbar. Jika tidak, maka akan ada aksi dengan masa yang lebih banyak. Dia mengatakan, ini merupakan langkah solidaritas menindaklanjuti keresahan yang ditimbulkan pasca pelaksanaan Pimilu. DPRD Sumbar sebagai tempat bernaung perwakilan rakyat, selalu merespon positif terhadap aspirasi yang masuk. \" Kita akan tidaklanjuti tuntutan ini hingga ke lembaga kerakyatan yang lebih tinggi ( DPR RI) . (03)