PADANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim meminta distribusi pupuk bersubsidi untuk masyarakat lancar. Pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebagai penyedia pupuk untuk wilayah Sumatera Barat diharapkan dapat menjaga alur distribusi sehingga pupuk bersubsidi sampai kepada petani.
Hal itu disampaikan Hendra Irwan Rahim saat menerima kedatangan manajemen PT PIM di rumah dinasnya, Senin (9/7). Rombongan PT PIM berkunjung dalam rangka silaturahim tersebut dipimpin Direktur Utama Husni Achmad Zaki dan sejumlah direksi serta karyawan PT PIM.
"Kami berharap PT PIM dapat menjaga alur distribusi pupuk khususnya pupuk bersubsidi hingga sampai ke petani sehingga alokasi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan musim tanam petani di Sumatera Barat," harapnya.
Hendra menyebutkan, sebagian besar masyarakat Sumatera Barat berpenghasilan sebagai petani. Dengan begitu, tingkat ketergantungan kepada pupuk sangat tinggi.
"Agar kebutuhan masyarakat petani terpenuhi tanpa gangguan, kami ingin PT PIM memastikan jalur distribusi pupuk tidak ada kendala," lanjutnya.
Kepada PT PIM, ia meminta untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjamin kelancaran arus distribusi pupuk. Jika ditemukan kendala, bisa dicarikan solusi secepatnya sehingga pasokan pupuk tidak terganggu.
Direktur Utama PT PIM Husni Achmad Zaki dalam kesempatan itu menegaskan, keamanan dan kelancaran distribusi pupuk merupakan bagian komitmen PT PIM. Pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan terutama dalam pendistribusian agar pupuk bisa sampai ke petani tanpa kendala.
"Kelancaran distribusi merupakan bagian dari komitmen kami agar petani mendapat pasokan pupuk tanpa kendala," tegasnya.
Terkait pupuk bersubsidi, Husni menyebutkan sangat tergantung juga dengan mekanisme anggaran dari pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan volume dan tepat waktu sesuai kebutuhan petani.
"Pupuk bersubdisi berkaitan dengan mekanisme anggaran daerah. Kami terus membangun komunikasi dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja PT PIM dalam rangka menjamin pasokan pupuk bersubsidi sesuai dengan volume kebutuhan serta tepat waktu sesuai dengan waktu tanam petani," urainya.
Untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, Husni meminta peran Komite Pengawas Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) di pemerintah daerah masing-masing. Peran optimal KP3 akan sangat membantu penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Dia menegaskan, sejauh ini distribusi pupuk bersubsidi di Sumatera Barat tidak ada kendala. Jika ada oknum distributor yang nakal, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan dan menjatuhkan sanksi. */Publikasi/01