PADANG,- Komisi IV DPRD Sumbar mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkeadilan melalui APBD 2022 yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah. Di antaranya, dalam pembangunan jalan dan jembatan untuk kebutuhan lalu lintas kabupaten/kota dan provinsi.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muzli M Nur, Senin (25 /10).
Dikatakan Muzli, saat rapat kerja pembahasan Ranperda APBD (RAPBD) Tahun 2022 dengan mitra kerja di Gedung Utama Tirta Arga Bukittinggi , baru-baru ini dibahas beberapa hal penting terkait pembangunan Infrastruktur di daerah, diantaranya terkait kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi yang ada di kabupaten/kota.
Contohnya, bagaimana mengoptimalkan pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Pasaman sebanyak empat titik, dan pembangunan jalan-jalan provinsi lainnya yang ada kabupaten/kota.
"Itu kita bahas saat pembahasan RAPBD kemarin, bagaimana pembangunan untuk jalan-jalan provinsi ini bisa terlaksana dengan berkeadilan," ujar Muzli.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam pembahasan RAPBD tahun 2022 tersebut, juga disinggung masalah jalan lintas nasional yang terlambat pelaksanaan perbaikannya, karena ini adalah menyangkut masalah ekonomi masyarakat, ini turut dibahas, bagaimana solusi agar percepatan pembangunan bisa berjalan, sehingga keberadaan jalan nasional itu berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.
Sementara, sambung Muzli, terkait jalur evakuasi Komisi IV meminta ini wajib untuk ada, termasuk kebutuhan akan Early Warning System (EWS). Sebab Sumbar adalah daerah yang rawan bencana.
Menurut dia, dalam persoalan bencana, pemerintah daerah tidak boleh diam, tenang, dan terlena, karena bencana bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga.
"Dalam kebencanaan ini, kita di komisi IV DPRD Sumbar mengupayakan infrastruktur untuk mendeteksi bencana Early Warning System (EWS ) agar diperbanyak pemasangannya. Karena yang ada saat ini masih sangat kurang, " kata Muzli. (03)