Ketua DPRD Sumbar Supardi : Program Penaganan Bencana Jangan Fokus Terhadap Bulan Tertuntu

Kamis, 14 Oktober 2021 | 22:32:23 WIB   74

 
 
 
PADANG,- Secara geografis Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan daerah rawan bencana. Tidak hanya ancaman gempa dan tsunami, namun juga banjir bandang, puting beliung serta longsor. Berangkat dari hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta program penangan bencana jangan terfokus pada bulan-bulan tertentu.
 
Saat diwawancarai, Senin(11/10) dia mengatakan kewaspadaan akan bencana hendaknya jangan terfokus pada bulan tertentu setiap bulan hendaknya waspada,  ancaman bencana mengintai setiap saat. 
 
Sumbar merupakan daerah yang terdiri dari pegunungan, perbukitan serta garis pantai, tidak hanya tsunami dan gempa,  banyaknya sistem drainase yang belum optimal maka banjir serta longsor merupakan ancaman paling dekat. 
 
" Jadi jangan fokus dalam bulan tertentu,  setiap bulan juga harus waspada, " kayanya. 
 
Terkait kebencanaan, untuk diketahui, Gubernur Sumbar Mahyeldi telah menetapkan status sebagai daerah siaga darurat bencana sampai bulan Desember. Penetapan dilakukan berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 
 
Status siaga bencana itu ditetap kan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur SumbarNomor 360/51/BPBD/2021)tentang penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumbar. 
 
" Secara administrasi, DPRD Sumbar belum menerima surat resmi dari gubernur terkait penetapan status siaga bencana daerah, apa indikatornya dan seperti apa program mitigasinya. Namun yang lebih penting Sumbar adalah daerah rawan bencana dan butuh perhatian dari seluruh unsur terkait, " katanya. 
 
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, jangan menunggu terjadi bencana dahulu baru bertindak, ketika memasuki musim penghujan dinas terkait harus bergerak cepat.  Jika daerah itu rawan longsor, sediakan alat berat jika daerah itu rawan banjir sediakan perahu karet untuk proses evakuasi.
 
Dia merincikan dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api. 
 
Ia meminta, agar penganggaran bidang mitigasi dan tanggap bencana mesti benar-benar optimal. Terkait program, dirinya meminta semua pihak bisa berkordinasi agar bisa menanggulangi dampak buruk bencana alam. Untuk hal yang terlihat, harusnya ada upaya deteksi dini dilakukan.
 
" Perhatian pemerintah dalam membangun fasilitas-fasilitas untuk penanganan bencana harus lebih optimal. Daerah kita rawan. Harusnya disiapkan SOP jelas pra bencana maupun pasca bencana," ingatnya.(03)