Terima Penetapan KPU, DPRD Sumbar Segera Sampaikan Hasil Pilgub ke Mendagri

Jumat, 19 Februari 2021 | 16:30:48 WIB   52

PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan agenda untuk menindaklanjuti penyampaian penetapan hasil pemilihan gubernur - wakil gubernur (Pilgub) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, menyampaikan hal itu, menerima kedatangan jajaran KPU Sumbar untuk menyampaikan keputusan penetapan pasangan calon (paslon) terpilih kepada DPRD, Jumat (19/2/2021). \"DPRD Sumbar melalui Bamus sudah menyusun agenda yang disesuaikan dengan tahapan di KPU terkait penetapan paslon gubernur-wakil gubernur terpilih dan penyampaian ke DPRD,\" kata Supardi menerima Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani dan jajarannya di gedung DPRD. Menurut Supardi, agar proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa disegerakan, DPRD Sumbar akan menetapkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diterbitkan surat keputusan. \"Prosesnya nanti ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD dan disampaikan ke Kemendagri untuk diterbitkan SK pelantikan,\" terang Supardi. Supardi berharap, proses tersebut dapat berjalan sehingga gubernur dan wakil gubernur terpilih segera dilantik presiden. Ketua KPU Provinsi Sumbar Yanuk Sri Mulyani kepada pimpinan DPRD menjelaskan, penetapan paslon terpilih dilakukan hari ini, setelah proses sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilgub Sumbar diputus Mahkamah Konstitusi (MK). \"Setelah MK memutuskan dan salinan putusannya kami terima KPU langsung mengagendakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan paslon terpilih,\" kata Yanuk. Setelah ditetapkan, lanjutnya, KPU langsung menyerahkan ke DPRD. Sesuai mekanisme penyampaian hasil pemilihan, KPU wajib menyampaikan ke DPRD maksimal satu hari setelah penetapan. Sebelumnya, KPU Sumbar telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan paslon gubernur-wakil gubernur terpilih hasil Pilgub tahun 2020. Penetapan berlangsung pagi tadi dihadiri oleh seluruh pihak terkait, termasuk paslon terpilih, Mahyeldi dan Audy Joinaldy. \"Penetapan sempat tertunda karena ada gugatan PHP ke MK. Setelah ada putusan MK, maka proses dilanjutkan hari ini dengan menggelar rapat pleno penetapan paslon terpilih,\" sebut Yanuk. Penetapan paslon nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dituangkan KPU Sumbar dalam SK nomor 36/PL.02.7-BA/13/KPU-Prov/II/2021. \"Dalam hal telah selesainya tugas KPU dalam pelaksanaan pemilihan, maka penetapan ini akan disampaikan ke DPRD Sumbar,\" sebut Yanuk. Rapat pleno terbuka KPU Sumbar tersebut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah dan unsur Forkopimda, pimpinan partai politik. Serta dihadiri juga oleh paslon gubernur-wakil gubernur terpilih Mahyeldi-Audy Joinaldy. Rapat pleno berjalan lancar dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian serta menerapkan protokol kesehatan. Seperti diketahui, dalam Pilgub Sumbar tahun 2020 lalu, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPU Sumbar yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2020 itu, paslon nomor urut 4 berhasil meraih suara terbanyak dari empat paslon yang berkompetisi. Paslon usungan PKS-PPP itu meraih 726.853 suara. Pesaing terdekatnya paslon nomor urut 2 Nasrul.Abit-Indra Catri hanya meraih 679.069 suara. Kemudian paslon nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni memperoleh 614.447 suara. Serta paslon nomor urut 3 Fakhrizal–Genius memperoleh 220.893 suara. Penetapan paslon terpilih tertunda karena dua paslon yaitu Mulyadi-Ali Mukhni dan Nasrul Abit-Indra Catri mendaftarkan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah MK memproses permohonan perkara, pada Selasa (16/2/2021) diputuskan bahwa ke dua permohonan perkara tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menyatakan ke dua Pemohon yang perkara dan putusannya terpisah, masing-masing tidak memiliki kedudukan hukum yang berwenang mengajukan gugatan karena selisih suara dengan peraih suara melewati ambang batas. Dengan selesainya perkara tersebut, maka KPU Sumbar melanjutkan ke tahap penetapan paslon terpilih. Sementara untuk penjadwalan pelantikan, sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah. KPU Sumbar hanya memiliki tugas hingga tahap penyampaian penetapan hasil pemilihan ke DPRD. 01

Share on:

Pengumuman

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:56:51 WIB

Maklumat pelayanan informasi publik ..


Kamis, 12 April 2018 | 09:22:45 WIB

Maklumat Sekretariat DPRD Provinsi..


Download

Artikel Terbaru