PADANG,- Komisi I DPRD Sumbar, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sabtu (9/1). Dari kunjungan tersebut terungkap, dua nagari di Kecamatan Kinali butuh akses memadai untuk pengembangan daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Muzli M Nur saat pertemuan itu mengungkapkan, ada dua daerah yang harus diperhatikan di Kecamatan Kinali. Pertama Nagari Katiagan, secara geografis daerah ini masuk pada teritorial Pasbar, namun pada KK masyarakat banyak yang tercatat pada Kabupaten Agam.
Hal tersebut dikarenakan letak derah yang ada di perbatasan, akibat kondisi itu masyarakat Katiagan sering terabaikan ketika ada kegiatan sosial. Pendataan selalu terlambat , bukan pemerintah yang abai pada daerah itu.
“ Akses menuju Katiagan melalui jalur laut dan membelah beberapa anak sungai, untuk sementara masyarakat juga menggunakan perahu ponton untuk menyeberang,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, lanjutnya , masyarakat butuh jembatan untuk mengakses daerah luar agar lebih cepat secara mobilitas, perekonomian maupun bantuan. Untuk akses darat menuju Katiagan melalui Daerah Bawan Kabupaten Agam dan memakan waktu berjam jam. Kondisi tersebut sangat tidak memungkinkan dan tidak efektif.
Di sisi lain, daerah Tanjung Medan, ,menuju daerah ini dari pusat kota Pasbar hanya memakan waktu singkat karena medan yang cukup berat dan diperparah dengan jalan yang rusak, maka menuju daerah itu memakan waktu empat jam. Masyarakat pun telah meminta perbaikan, namu terbentur secara kewenangan.
“ Untuk perbaikan akses jalan ini, akan memanfaatkan Bantuan Keuangan Kabupaten Kota (BKK) untuk itu pemerintah setempat mesti pro aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri mengatakan, secara geografis Nagari Katiagan sangat terisolasi karena akses menuju daerah seluas 19.600 hektar itu hanya bisa menggunakan perahu atau ponton karena dipisahkan oleh sungai besar.
Apalagi, akses dari pusat pemerintahan Kecamatan Kinali sekitar 35 kilometer, jarak dari Ibukota Kabupaten di Simpang Empat sekitar 45 kilometer dan dari Ibukota Provinsi Sumbar 195 kilometer.
Ia menyebutkan Nagari Katiagan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia itu 80 persen masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan, 10 persen sebagai wiraswasta, lima persen usaha perkebunan dan lima persen sebagai guru atau PNS.
Persoalannya lagi-lagi akses darat menuju daerah itu tidak ada. Sehingga daerah itu berstatus sebagai nagari terisolasi.
Mengingat begitu pentingnya pembangunan akses transportasi maka Nagari Katiagan menyambut baik adanya dana desa yang digunakan untuk pembangunan daerah itu baik infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia.
"Khusus untuk jembatan Batang Masang kita butuh bantuan pemerintah pusat karena butuh banyak biaya dalam pembangunan jembatan itu," katanya (03)