Puluhan warga sampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar tolak pembangunan tol lewati pemukiman penduduk

Sabtu, 03 Oktober 2020 | 00:09:58 WIB   84

Puluhan warga Nagari Gurun dan Lubuk Batingkok Kecamatan Harau, Taeh Baruh dan Simalanggang Kecamatan Payakumbuh mendatangi DPRD Sumbar menolak pembangunan jalur tol Padang Pariaman- Pekanbaru yang melalui pemukiman mereka.
 

Rahman Syarif Dt. Patiah mengatakan dirinya datang ke DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi dampak pembangunan jalan tol Padang Pariaman- Pekanbaru yang melewati kampung mereka.

Hewan liar dan tempat wisata dilindungi namun balai adat dan mushala dikorbankan bahkan perkampungan padat dengan dua persukuan akan lenyap, lantaran dilalui jalan tol.

"Padahal masyarakat adat juga dilindungi undang undang," katanya

Masyarakat kecewa lantaran tidak adanya sosialisasi pembangunan tersebut dan pemancangan dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan pemilik lahan.

"Harusnya ada pembicaraan dengan masyarakat. Kami tidak menolak jalan tol, tapi jangan melewati tempat sakral dan perkampungan padat," tuturnya

Pembangunannya bisa dialihkan ke daerah lain seperti melewati Gunung Bungsu.

Sementara itu warga Lubuak Batingkok Mavilindo (mengaku sangat kecewa dengan pembangunan jalan tol tersebut karena pekerjaannya tergantung dengan pekerjaan di lahan saat ini.

Dia mengaku hanya bisa bertani dan tidak mungkin dialihkan pada kerja lain. Dirinya berharap pembangunan jalan tol tersebut dialihkan karena lahan yang dikerjakan saat ini sangat produktif dan subur.

"Pekerjaan orang tua kami dulu membuka lahan tersebut. Sekarang sudah subur mau dijadikan jalan tol pula. Kami tidak anti pembangunan Kami hanya berharap dipindahkan," kata dia.

Sementara Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi yang menyambut masyarakat mengatakan empat nagari menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan jalan tol.

Menurut dia pembangunan jalan tol hendaknya jangan merugikan rakyat baik tempat tinggal atau pekerjaan mereka

"Kita berharap, pembangunan jalan tol tidak melewati pemukiman padat. Harus ada alternatif, untuk meminimalisir kalau sekarang ada 10 areal pemukiman maka besok menjadi lima atau tiga," ujarnya.

Terkait dengan ganti rugi, jangan disamakan antara lahan produktif dan tidak produktif.

"Tim appraisal yang akan menilai ganti rugi, betul betul independen. Kita akan kawal," ujarnya.(PUB/02)

Share on:

Pengumuman

Kamis, 23 Juli 2020 | 10:56:51 WIB

Maklumat pelayanan informasi publik ..


Kamis, 12 April 2018 | 09:22:45 WIB

Maklumat Sekretariat DPRD Provinsi..


Download

Artikel Terbaru