Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan melalui Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2019 dan 1 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Sumbar dan pada 1 Oktober 2020, tepat kini sudah berusia 75 tahun.
"Masih banyak masyarakat Sumbar yang belum tahu hari jadi Sumbar sehingga semua pemangku kepentingan daerah agar menyosialisasikan dan memasyarakatkan hari jadi Sumbar kepada seluruh masyarakat," kata Supardi saat membuka rapat paripurna istimewa di DPRD Sumbar, Kamis.
Dalam peringatan HUT Sumbar kali ini, Mantan Menteri Dalam Negeri dan mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi menjadi pembicara di Rapat Paripurna Istimewa HUT Sumatera Barat ke-75 yang digelar di DPRD Sumbar.
Supardi menilai meskipun sudah ditetapkan tapi belum ada nuansa yang istimewa karena belum banyak masyarakat yang terlibat termasuk pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumbar.
Dirinya berharap pada tahun selanjutnya dapat terasa lebih istimewa lagi perayaan di tengah masyarakat.
"Sehingga nantinya akan ada kebanggaan dan kebahagiaan masyarakat Sumbar dengan peringatan hari jadi tersebut," kata dia.
Ia menjelaskan Sumatera Barat merupakan provinsi terakhir yang menetapkan hari jadi di Indonesia dan hal itu dilakukan dari banyaknya masukan dan aspirasi kepada DPRD Sumbar.
Proses penetapan sendiri dilakukan dengan melihat sejarah perjalanan Provinsi Sumbar baik kedudukan sebagai administratif maupun sebagai masyarakat yang identik dengan Minangkabau.
Penetapan hari jadi Sumbar dilakukan dari titik tolak Rapat KNID-SB yang memutuskan untuk membentuk kembali Keresidenan Sumatera Barat sekaligus mengambil alih kekuasaan keresidenan dari tentara pendudukan jepang oleh pemuda-pemudi yang dimotori oleh M syafei, Dr M Djamil dan Rasuna Said.
Jadi ditegaskan lagi bahwa 1 Oktober 1945 adalah hari jadi Sumbar sebagai satu kesatuan wilayah administratif.
"Hal itu berbeda jika Sumbar sebagai satu kesatuan masyarakat adat dan budaya yang identik dengan Minangkabau, keberadaanya telah jauh sebelum proklamasi kemerdekaan RI,"pungkasnya.(Pub/02)