PADANG, -Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menuturkan, meski ekonomi nasional lesu akibat pandemi Covid-19 dan terjadinya resesi (berkurangnya produksi, melemahnya pendapatan) ekonomi. Hal tersebut, tidak terlalu berimbas ke daerah ini.
“Soal resesi ekonomi, tidak terlalu berdampak ke Sumbar, karena tidak terlalu banyak sektor industri, terutama pabrik. Selama ini Sumbar mengandalkan 23 persen di sektor pertanian. Jumlah ini cukup besar dan membuat ekonomi cepat pulih,” ujarnya kemarin.
Meskipun begitu, Nurkhalis tetap mengingatkan agar pemerintah mempercepat realisasi belanja APBD, mengingat perputaran uang selama ini di daerah juga sangat bergantung kepada belanja pemerintah.
“Program recovery ekonomi mesti secepat mungkin. Wisata, produksi mesti ditingkatkan,” jelas dia.
Lebih jauh Nurkhalis juga mengingatkan, Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan industri kreatif, yang saat ini terbukti tidak terlalu terdampak saat pandemi Covid-19 terjadi.
“Selama ini pembinaan itu memang belum tergarap optimal, karena secara dukungan anggaran sejak awal masih kurang. Namun begitu, hal ini belum terlambat,” tutup dia.
Masih terkait belanja pemerintah, Nurkhalis mengingatkan Gubernur tidak terlalu banyak mengalihkan anggaran Pokir dewan yang diperuntukkan ke sektor produktif penguatan ekonomi masyarakat.
Selama ini dari dana Pokir, ada sekitar Rp5 miliar yang disalurkan per dewan di DPRD Sumbar. Dia menilai anggaran tersebut juga sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat, karena bisa untuk perbaikan ekonomi.
Saat pergeseran anggaran tahap I dan II kemarin, beber Nurkhalis hampir 80 dana Pokir digeser untuk penanganan Pandemi. Dia sendiri banyak membagikan Pokir di Dinas Pangan, untuk program KLPL berupa bantuan modal dalam bentuk ternak ke masyarakat.
“Yang dibantu adalah kelompok wanita tani di Nagari di Payakumbuh dan Limapuluh Kota, senilai Rp1,5 miliar. Ada juga dalam bentuk penyambungan listrik baru ke keluarga sederhana senilai Rp150 juta,” jelasnya. (03)