_.jpeg)
PADANG,- Puluhan wali murid yang merasa dirugikan, terkait persoalan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat(Sumbar), Jumat (10/7).
Pada kesempatan tersebut, wali murid ingin beraudiensi dengan Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi pendidikan.
Koordinator aksi Ria Gusti Fernando mengatakan, `saat pelaksanaan PPDB yang mengacu pada zonasi, banyak beredar pemalsuan data domisili.
Akibatnya, masyarakat yang seharusnya bersekolah sesuai dengan zonasi, banyak tidak terakomodir.
“ Jika persoalan ini tidak diselesikan oleh pihak berkait. Maka wali murid yang hadir sekarang, tidak segan membawa ke ranah pidana,” katanya.
Terkait sistem zonasi, katanya, dinas pendidikan terlalu memaksakan dan masyarakat menjadi korban, banyak juga warga tidak masuk dalam zonasi.
Padahal mereka memiliki anak yang berprestasi, juga dari sekolah unggul.
“ Tidak ada gunanya meningkatkan kapasitas anak melalui bimbingan belajar (Bimbel), mereka terzolimi karena sistem yang tidak optimal,” katanya.
Dia meminta, penerimaan zonasi yang sudah berjalankan dibatalkan, setiap sekolah berhak untuk menguji kapasitas anak sebelum diterima sebagai siswa.
Untuk saat ini, wali murid yang telah bergabung sebanyak 300 orang Se Sumbar. Penambahan masih memungkinkan, bisa saja menjadi seribu orang pada hari berikutnya
Menurut pantauannya dilapangan, seratus siswa di Sumbar terindikasi melakukan pemalsuan data agar diterima pada sekolah favorit.
Dalam penerimaan zonasi, lanjutnya, persoalan akademis dikesampingkan, hal itu mesti dikaji kembali.
“ Banyak surat keterangan yang tidak sesuai dikeluarkan, jika tidak didengarkan, kita pidanakan,” katanya.
Sementara itu salah satu wali murid Aisah mengatakan, anaknya mendaftar di salah satu sekolah kejuruan di Kota Padang, namun karena banyaknya masyarakat mendaftar dan menggunakan surat keterang. Anaknya tidak dapat disekolah itu.
“ Kita minta pemerintah daerah menyelesaikan, persolan ini, sehingga anaknya bisa bersekolah,”katanya.
Dia mengatakan dalam kondisi seperti sekarang dirinya tidak sanggup untuk menyekolahkan anak di swasta.
Kedatangan para wali murid tersebut disambut oleh salah satu pejabat struktural Sekretariat DPRD Sumbar, Rismunandar, dia mengungkapkan komis V tengah melakukan kunjungan kerja keluar provinsi. Jika tidak ada aral melintang pertemuan bisa dilakukan, Senin (13/7)
“ Aspirasi ini, akan kita koordinasikan dengan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Yusuf Abid. Sehingga audiensi yang dilakukan Senin mendatang berjalan lancar,” katanya (03)