PAYAKUMBUH,- Penyuluh pertanian yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Payakumbuh, dibayar dengan honor dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Hal tersebut terungkap, saat Ketua DPRD Sumbar Supardi melakukan pertemuan dengan 30 penyuluh pertanian kota tersebut, Senin (29/6).
“ Ini merupakan momentum yang tepat untuk mengadu ke Ketua DPRD Sumbar Supardi, dengan pertemuan tatap muka. Kita bisa leluasa menyampaikan persoalan terhadap sektor pertanian, terutama nasib penyuluh yang harus dikuatkan secara regulasi,” terang Depi Sastra Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam pertemuan yang berlangsung di aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebut.
Depi merincikan, pada Kota Payakumbuh, terdapat 94 orang penyuluh pertanian, yang terdiri dari 30 orang yang berstatus ASN, 19 THL dan sisanya penyuluh swadaya. Sedangkan untuk jumlah kelompok tani, terdapat sebanyak 289.
“Satu penyuluh, rata-rata mementori 10 sampai 15 kelompok tani. Jumlah penyuluh dengan jumlah kelompok tani tidak seimbang imbang. Ini salah satu permasalahan yang kita hadapi,”katanya
Pada pertemuan itu, salah satu penyuluh pertanian menyampaikan aspirasi, terkait honor bagi THL yang jauh dari UMR.
Dia juga berharap adanya dana talangan dari Pemprov Sumbar untuk membantu petani penghasil komoditi unggulan yang rugi panen.
Berangkat dari hal tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi, akan berupaya mewujudkan keluhan dari penyuluh pertanian di lapangan tersebut.
Supardi mengatakan, untuk honor THL, memang seharusnya ada tambahan dari pemerintah di provinsi.
“Tanggung jawab penyuluh yang THL memang berat, mereka juga sebagai ujung tombang dalam meningkatkan hasil pertanian. Tetapi honor yang diterima jauh dari UMR. Dan ini, perlu kita perhatikan secara serius,”terang Supardi.
Terkait dana talangan, sudah ada upaya yang dilakukan dirinya yaitu dengan membentuk pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa administrasi yang berbelit.
“Program pinjaman lunak bagi petani ini, sudah kita bicarakan dengan BI serta OJK. Ada sekitar 5600 petani yang bisa dipinjamkan melalui program ini. Tetapi harus ada juga komitmen dari kota kabupaten dalam membantu petani. Selain itu kita masih menunggu regulasi yang pas untuk pinjaman lunak Pemprov ini,”terang Supardi.
Selain itu, Supardi mengakui banyak program-program pertanian di Sumbar yang tidak terealisasi. Hal itu disebabkan banyaknya anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19.
“Sebenarnya, tahun ini pertanian adalah prioritas utama di DPRD. Sudah ada anggaran yang disediakan. Tetapi, karena pandemi, anggaran banyak tersedot kesana,”ucap Supardi. (03)