Pertanian sektor ekonomi utama di Sumbar, Nurkhalis : Pemprov harus beri perhatian serius

Sekretaris Komisi II DPRD Sumatera Barat , Nurkhalis Dt Bijo Dirajo

Sekretaris Komisi II DPRD Sumatera Barat , Nurkhalis Dt Bijo Dirajo, meminta pemerintah daerah memperhatikan sektor pertanian  secara serisu karena bidang strategis yang memiliki kontribusi besar, dalam pembangunan ekonomi daerah.

"Pemerintah belum begitu melirik pertanian sebagai salah satu prioritas dalam menunjang pembangunan daerah, padahal struktur perekonomian masih didominasi sektor pertanian sebesar 22,67 persen," kata dia.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan angka ini, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, mestinya diperhatikan.

Ia mengatakan dalam pandemi Corona COVID-19 berdampak para perekonomian bangsa baik secara nasional maupun daerah, namun yang dirasakan Sumbar, tidak separah provinsi lain karena  sebagian besar mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian dan perkebunan.


"Sumbar bukan daerah yang memiliki banyak industri besar, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada hasil alam," kata dia.
 
Menyikapi hal ini, Nurkhalis meminta gubernur melakukan, koordinasi terukur untuk memajukan pertanian. 

Pemprov Sumbar memiliki dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yaitu Dinas Pertanian Holtikultura dan Dinas Pangan. Kedua OPD ini harus saling bersinergi agar hasil produksi dan distribusi berjalan optimal.

“ Hilangkan ego sektoral dan jangan saling berseberangan, jika pertanian harus meningkatkan produksi, pangan harus berperan sebagai penyanggah inflasi,” kata dia.

 

Ia mengaku khawatir jika nanti penduduk Sumbar semakin meningkat namun lahan pertanian akan menyempit akibat pengalihan fungsi lahan pertanian.

Lahan yang sempit tentu membuat hasil produksi tidak akan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Untuk sekarang beras masih pada posisi surplus dan tren ini harus tetap dijaga,” kata dia.

Dia meminta setiap program yang akan dilaksanakan bisa menyentuh langsung masyarakat kecil dan jangan fokus terhadap penyerapan anggaran, dampak yang dihasilkan merupakan capaian tertinggi.

“ Ekonomi kerakyatan merupakan hal yang harus diperhatikan, pemerintah harus berikan program strategis untuk memulihkan kembali sektor ini,” tegasnya. (Pub/02)