Penyeluran BST Mesti Ikuti Protokoler Kesehatan

Jumat, 15 Mei 2020 | 10:36:13 WIB   29

PADANG, -Ketua DPRD Sumbar, Supardi berharap penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos yang dilakukan lewat pos bisa mengikuti protokol kesehatan sesuai SOP Covid-19. Politisi Gerindra ini meminta, jangan sampai terjadi kerumunan masyarakat yang rawan akan penyebaran Covid-19. \"Penyaluran BLT tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena sekarang situasinya pandemi. Pemerintah pusat harus berkordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penyaluran bisa berjalan sesuai SOP Covid-19. Jangan sampai terjadi kerumunan,\" tegas Supardi, Kamis (14/5). Agar penyaluran BST dari Kemensos mematuhi SOP Covid-19, sambung dia, pos regional Sumatera Barat hendaknya turut menjembatani dan mensiasati sistem penyebaran bantuan. Menurut dia, penyaluran BST mesti menyesuaikan dengan kondisional yang ada. Dituturkannya, jika kantor pos tempat penyaluran bantuan punya area yang kecil, dan membuat ratusan orang tidak memungkinkan untuk jaga jarak, salah satu langkah yang bisa diambil adalah mencari ruang terbuka yang lebih luas sebagai tempat penyaluran. \"Bantuan ini kan tidak harus diberikan di kantor pos, bisa dilakukan di lapangan terbuka agar masyarakat bisa berjarak. Jika dilaksanakan di lapangan terbuka, ini juga bisa dibantu dikawal oleh aparat pemerintahan dari gugus tugas. Kalau di Padang misalnya di Lapangan Imam Bonjol,\" kata Supardi. Jika penyaluran BLT tidak menyesuaikan dengan SOP Covid-19, imbuhnya, ini bisa menjadi contoh yang tidak baik di tengah masyarakat. Sebab, pemerintah telah menekankan agar masyarakat menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, sementara sistem pembagian BLT sendiri tidak diatur sesuai yang seharusnya. \"Mengenai informasi adanya kerumunan masyarakat saat penyaluran BLT dari Kemensos pada salah satu kantor pos di Kota Padang, kita harap ke depan tak terulang lagi,\" tukas dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Payakumbuh-Limapuluh Kota ini. Supardi juga mengimbau, kantor pos agar menyediakan masker yang bisa dibagikan pada masyarakat saat penyaluran BLT. \"Pos harus stand by kan masker. Bisa saja masyarakat yang datang sudah pakai dari rumah, tapi tiba-tiba di jalan hilang, kotor, dan lain sebagainya. Kalau kantor pos ikut menyediakan masker, tak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak masker,\" tutupnya. (03)

Share on:

Pengumuman

Kamis, 12 April 2018 | 09:22:45 WIB

Maklumat Sekretariat DPRD Provinsi..


Download

Artikel Terbaru