PADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Berat (Sumbar) Supardi meminta pemerintah provinsi (Pemprov), berserta jajaran organisasi perangkat daerah. Untuk melakukan langkah konkret dalam pengcegahan Virus Corona (Covid-19).
Menurutnya mengurangi sosialisasi publik harus dilakukan, salah satunya meliburkan aktivitas belajar mengajar untuk sementara waktu.
" Baru-baru ini Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, mengeluarkan kebijakan agar sistem perkuliahan tatap muka dinganti dengan secara dalam jaringan (online), hal itu mesti diikuti oleh universitas lain mengingat penyebaran virus corona semakin memprihatinkan, " ujarnya saat diwowancarai, Senin (16/3).
Dia mengatakan, untuk OPD dalam lingkungan Pemprov Sumbar harus melakukan upaya yang sama agar kemungkinan buruk tidak terjadi. Khusus untuk dinas pendidikan provinsi hingga kabupaten/kota, langkah meliburkan sementara waktu aktivitas belajar mengajar jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK hendaknya dilakukan.
Bercermin dari kebijakan yang dilakukan Rektor UNP pasti telah melewati kajian yang panjang. Begitupun Pemprov yang harus mengambil langkah konkret.
Dilanjutkanya meski di dalam kelas telah disediakan atiseptik untuk mencuci tangan atau pun menjaga kebersihan. Tetap saja virus itu rentan tersebar mengingat ruang publik yang masih terbuka.
" Tidak semua masyarakat memiliki imun tubuh kuat. oleh sebab itu langkah konkret harus dilakukan untuk pencegahan virus corona," katanya.
Dia mengatakan saat ruang publik masih terbuka kemungkinan tertular corona besar. Oleh sebab itu langkah preventif harus dilakukan, karena virus ini sangat berbahaya.
Jangan ambil risiko meski langkah meliburkan aktivitas akan mengganggu perekonomian, mau tidak mau harus dijalani. Beberapa negara maju lumpuh karena virus ini.
" Jangan menunggu korban dahulu baru bertindak, ini akan menimbulkan penyeselan, " tegasnya.
Terkait aktivitasnya kedewanannya beberapa perjalanan dinas keluar kota ditunda. Hal yang sama juga dialami oleh dewan yang lain, namun itu harus dilaksanakan mengingat kesehatan juga hal yang penting.
" Meski mengalami penundaan proses pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan, meski secara online," katanya.
Sementara Anggota Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi kesehatan, Nofrizon meminta masyarakat tidak panik dengan wabah corona yang saat ini mewabah.
Politisi Demokrat ini menegaskan, sikap waspada wajib dikedepankan namun jangan sampai panik. Utama sekali adalah masyarakat ia imbau untuk tidak menyebar info-info yang belum jelas kebenarannya.
"Penyebaran info atau berita yang belum jelas kebenarannya akan memperburuk keadaan, bisa mendatangkan rasa cemas, dan bisa juga berefek pada roda perekonomian. Karena cemas, bisa saja ada oknum masyarakat yang melakukan penimbunan bahan pokok, sehingga terjadi kelangkaan," ujar Nofrizon di Padang, Senin (16/3).
Dalam persoalan ini, sambung dia, pemerintah pastinya tidak ingin masyarakat teraniaya. Ia yakin pemerintah melalui pihak terkait telah menyiapkan langkah-langkah tepat dan menyiapkan segala sesuatunya menghadapi penyebaran wabah virus corona ini. Karenanya ia mengimbau masyarakat agar mempercayakan langkah antisipasi sepenuhnya pada pemerintah.
"Untuk mereka yang diduga terindikasi virus ini, masyarakat jangan terlalu memfolow up dan menshare di media sosial secara berlebihan. Kasian kita keluarganya. Lagian kalau baru indikasi belum bisa dipastikan memang positif," tegas Dewan dari Daerah Pemilihan Agam-Bukittinggi tersebut. (03)