Gubernur Sumbar berikan jawaban terkait interpelasi BUMD dan aset daerah

Suasana sidang paripurna DPRD Sumbar

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan jawaban terkait interpelasi yang digulirkan DPRD Sumbar terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumbar pada Jumat

Ia mengatakan untuk PT Jamkrida dapat dikatakan tidak ada masalah bahkan perusahaan tersebut cukup produktif mehasilkan deviden kepada daerah.

Terkait BUMD lainnya seperti PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang dinilai tidak pernah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan beban biaya yang sangat besar, sehingga keuntungan yang diperoleh harus dikurangi dengan biaya penyusutan tersebut.

“Tingkat hunian Hotel Balairung cukup tinggi yaitu mencapai 60 persen, jika dibandingkan hotel lain di DKI Jakarta, hunian Balairung di atas rata-rata,” kata dia.

Kemudian PT Askrida juga memberikan deviden Rp80 miliar lebih, PT Balairung selama 5 tahun terakhir memberikan deviden Rp 2,2 miliar, PT Jamkrida memberikan deviden Rp 2,3 miliar, PT Grafika Rp 455 juta dan PT Pembangunan Rp 91 juta lebih.

Setelah rapat diskor karena shalat Jumat, enam anggota DPRD Sumbar kembali bertanya yaitu Ali Tanjung, ISmet Amzis, Nofrizon dari fraksi Demokrat, Evi Yandri dan Desrio dari frkasi Gerindra dan Syahrul Furqon dari fraksi PAN.

Diantaranya menurut Nurnas adalah soal rekomendasi untuk mengamankan kas PT PIP Rp 21 miliar. Selain itu juga direkomendasikan untuk mengamankan aset dan melakukan audit.

Sementara itu, Afrizal menanyakan persoalan PT Grafika dan Bank Nagari, terkait  kondisi terakhir PT Grafika yang menunggak gaji karyawan dan tidak membayarkan pesangonnya.

Untuk Bank Nagari, Afrizal menyorot persoalan pemilihan direksi Bank Nagari yang mengacu ke UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rapat Paripurna DPRD Sumbar itu akhirnya ditunda untuk penyampaian pandangan umum fraksi yang akan dibacakan pada paripurna berikutnya.

"Rapat paripurna berikutnya akan kita jadwalkan di Badan Musyawarah dulu," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi. (Publikasi 02)

 

 

<p style="\\&quot;margin:" 0px="" 12px;="" font-stretch:="" normal;="" font-size:="" 24px;="" line-height:="" font-family:="" tahoma;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" min-height:="" 29px;\\"="">