PADANG,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi. Meminta dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (UIP) di Kabupaten Limapuluhkota, khususnya di Kecamatan Pangkalan.
Hal itu ditegaskannya, saat meninjau beberapa perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi pada daerah tersebut, Kamis (16/1).
Perusahaan tambang yang pertama ditinjau yaitu PT. Koto Alam Sejahtera, salah satu bentuk proses penambangan batu yang dilakukan adalah meledakan objek, sehingga batu bisa terurai menjadi kepingan.
" Perusahaan ini, memiliki IUP 30 hektare.
Dinas terkait harus melakukan evaluasi, mengingat daerah Pangkalan rawan longsor dan tanah terban, " katanya.
Pada peninjau kedua Politisi Gerindra itu mengunjungi PT Hasaba Global Materindo, perusahaan itu memiliki IUP 17 hektare dan telah melakukan ledakan sebanyak tiga kali selama bulan November. Proses ledakan dilakukan pada 40 lobang.
Per bulan PT. Hasabah memproduksi 8000 ton, dua perusahaan yang dikunjungi melakukan eksplorasi di Nagari Koto Alam dengan luas wilayah 42,75 km. Jika sembarangan mengeluarkan izin, maka nagari itu habis dieksplorasi.
" Tidak hanya berpotensi memicu longsor, rumah masyarakat pada daerah itu, juga terdampak dan terjadi pengretakan, " katanya.
Dia meminta pemerintah kabupaten, tidak saling lempar tangan terkait izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
Untuk mengeluarkan izin, harus melalui kajian yang mendalam. Sebagai dewan daerah pemilihan Limapuluhkota pihaknya akan melakukan pendataan kembali perizinan tambang. Proses itu akan melibatkan dinas terkait, diantaranya ESDM dan DLH.
"Untuk permasalahan tambang pemerintah harus jeli dan jangan sembarangan mengeluarkan izin," katanya.
Dia mengatakan secara keseluruhan, ada sembilah pemegang IUP di Pangkalan, namun yang aktif ada empat perusahaan. Data itu masih simpang siur dan akan kembali didata agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.
Menurut dia pihaknya tidak menolak investasi namun aksi tersebut harus sepadan dengan hasil yang didapat karena akan berdampak pada kondisi lingkungan.
"Jangan hanya keuntungan sedikit kita pertaruhkan dengan kerusakan lingkungan yang diwariskan masa depan anak cucu nantinya serta ekosistem yang ada," kata dia.
Selain menanyakan perizinan juga mendatangi masyarakat dan ternyata memang ada rumah penduduk yang berada di dekat lokasi tambang
"Temuan ini tentu akan kita tindaklanjuti nantinya," kata dia
Sementara itu Ketua DPRD Limapuluhkota Kota Deni Asra yang mendampingi mengatakan persoalan tambang di daerah ini memang kompleks.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah pemkab terkait persoalan tambang ini karena berdampak pada bencana alam.
"Kita berencana akan memanggil akademisi dan pihak terkait melakukan kajian terhadap persoalan ini pada Februari mendatang," kata dia
Sementara itu Direktur PT Koto Alam Sejahtera Nasmen Armol mengatakan pihaknya telah memiliki seluruh izin baik izin pengeboman.
Dalam pengoperasian tambang, pihaknya rata-rata melakukan pengeboman tiga kali seminggu dengan kedalaman dua setengah meter dengan jumlah 20 lubang
Dia mengatakan perusahaan tersebut mampu menghasilkan 20 ribu ton batu dalam satu bulan.
"Hasil ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga untuk pembangunan tol nantinya," katanya.(03)