PADANG,KP- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Khairunas, meminta pemerintah provinsi (Pemprov) memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik yang bertugas pada daerah terpencil.
" Pendidikan merupakan unsur strategis untuk mencetak generasi berkualitas, untuk daerah terpencil kesejahteraan guru harus diperhatikan, " ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/1).
Dia mengatakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar, minimal sektor pendidikan harus dianggarkan minimal 21 persen. Dan itu merupakan amanat dari undang-undang, sistem penganggaran pendidikan tergantung kekuatan keuangan daerah. Jika mampu, bisa dialokasikan hingga 31 persen.
Dia menyoroti guru yang berstatus honorer, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas. Jika mereka tugas pada daerah terpencil, maka tantangan untuk mengajar akan lebih sulit.
Daerah yang dimaksudnya, adalah Kabupaten Solok Selatan(Solsel). Daerah itu merupakan daerah asalnya, dari data yang dihimpun sekitar 300 orang guru honor harus diakomodir oleh Pemprov. Ratusan guru itu mengabdi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar di Solsel.
" Minggu depan saya akan melakukan kunjungan jemput aspirasi ke Solsel, kesejahteraan tenaga pendidik akan menjadi pembahasan ketika bertemu masyarakat, " katanya.
Dia mengatakan guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Barat jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Pengabdian mereka dalam mendidik pelajar di setiap daerah sangat besar namun kesejahteraan tetap belum mereka dapatkan.
“Kita minta dinas pendidikan segera menaikan gaji guru yang pernah disepakati menjadi Rp 50 ribu perjam, sehingga kualitas pendidikan akan lebih baik, " katanya.
Sementara itu Anggota Komisi V lainnya Hamdanus juga menyoroti tunjangan guru yang berada pada daerah yang berstatus terpencil dan harus dinaikkan.
Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada daerah itu kerja guru tidak mudah dan banyak tantangan, keluhan tersebut telah diterima saat dia dilantik menjadi dewan.
" Ini harus diakomodir, pada pagu anggaran Disdik tahun 2020 tunjangan khusus guru tidak ada dan ini akan menjadi sorotan guru di daerah Mentawai " katanya. (03)