PADANG, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Yosrizal, meminta pemerintah provinsi menggelontorkan anggaran untuk proses penghijauan hutan. Menurutnya, beberapa kawansan hutan di Sumbar telah gundul dan menyebabkan terjadinya bencana alam banjir dan longsor.
" Pengawasan dan penghijauan harus dilakukan mengingat geografis Sumbar yang rawan terjadi bencana alam," ujarnya saat ditemui , Selasa (3/12).
Menurutnya salah satu faktor lain yang harus diperhatikan oleh dinas terkait, adalah paktek ilagal logging (pemalakan liar). Hal itu harus diawasi agar kerusakan lingkungan tidak terus terjadi, alam merupakan suatu unsur yang membutuhkan keseimbangan. Jika ada kerusakan maka harus diperbaiki dengan cara reboisasi.
" Jika alam terus rusak, akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekarang, namun untuk beberapa tahun kedepan, " katanya.
Anggaran untuk penghijauan jangan hanya diberatkan kepada keungan daerah, namun juga alokasi pemerintah pusat harus berkontribusi. Penerintah harus memikirkan hal tersebut.
Untuk beberapa tahun terakhir tercatat lebih dari 3.600 hektare hutan di Sumbar gundul. Untuk kegiatan 'illegal logging' atau pembalakan liar antara 200-300 hektare yang tersebar di berbagai kabupaten kota, termasuk Kota Padang dengan titik yang cukup banyak.
Selain itu, 540 hektare hutan lainnya berkurang akibat adanya aktivitas pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar lahan.
"Perambahan kawasan hutan paling tinggi disumbangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit guna memperluas area perkebunan atau pembukaan lahan perkebunan baru, tercatat lebih dari 2.000 hektare," katanya. (03)