PADANG,- Dalam rangka menanggulangi wilayah kumuh di Provinsi Riau. Komisi IV DPRD daerah itu, mengunjungi DPRD Sumbar untuk mengadopsi pemikiran strategis untuk mengentaskan permasalahan tersebut.
“ Ini merupakan kunjungan yang bertujan untuk mendapatkan pembelajaran dari Provinsi Sumbar, baik idalam sistem pemerintahan maupun pembangunan infrastuktur,” ujar ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan saat melakukan pertemuan yang disambut oleh pejabat struktural sekretariat DPRD Sumbar, Jumat (15/11) di Gedung DPRD Sumbar.
Dia mengatakan pengelolaan wilayah kumuh di Provinsi Riau masih mejadi hal yang belum bisa dituntaskan. Untuk permasalahan ini, butuh sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi(pemprov) dan kabupaten/kota.
“ Untuk saat ini, lebih dari ratusan hektare wilayah kumuh di Riau menjadi tanggung jawab provinsi,” katanya.
Sumbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki hubungan harmonis antara DPRD dan Pemprov. Setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil dari pembahasan panjang antara dua unsur peneyelenggara pemerintahan itu.
Menurut hematnya, Anggota DPRD Sumbar selalu memberikan alokasi anggaran pokok pokiran (Pokir) untuk mengakomodir pembangunan infrastuktur lingkungan termasuk pengentasan daerah kumuh.
“ Pada pembahasan KUA-PPAS dewan selalu memasukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan itu akan menjadi referensi DPRD Riau untuk melakukan proses pembahasan anggaran,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya Almainis dari Fraksi PDIP, mengatakan banyak hal yang patut dicontoh dari Sumbar. Selain memiliki hubungan harmonis antara DPRD dan Pemprov, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahggunaan anggaran, versi Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). (03)