Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Bukittinggi mengadu ke DPRD Sumbar

Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Kota Bukittinggi mengadukan nasib mereka kepada DPRD Sumbar karena kebijakan Pemkot Bukittinggi yang diduga akan melakukan sistem sewa terhadap toko yang saat ini dibangun setelah terjadinya kebakaran. Ketua Perhimpunan Korban Kebakaran Pasar Ateh Yulius Rustam saat rapat dengar pendapat di Padang, Kamis mengatakan kedatangan pedagang untuk menindaklanjuti laporan pihaknya ke DPRD Kota Bukittinggi yang belum menemukan solusi bagi pedagang dan pemerintah kota. Ia mengatakan ada semacam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bukittingi melalui Dinas Koperasi dan UKM yang mengganti sistem kepemilikan toko yang saat ini dibangun pascakebakaran dengan menggunakan APBN. Ia mengatakan dulunya pedagang yang berjualan di toko tersebut diberikan kartu kuning sebagai tanda kepemilikan dan kartu itu dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dianggunkan ke bank sebagai tambahan modal usaha. “Jika pemerintah memberlakukan sistem sewa tentu kepemilikan hak ini akan hilang padahal kami dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meresmikan akan mempermudah pedagang korban kebakaran mendapatkan toko dengan harga murah,” kata dia. Ia mengatakan bangunan Pasar Ateh yang terbakar itu saat ini dibangun dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp292 miliar. Dan dalam pasal 7 Perpres 64 2018 tentang pengucuran dana tersebut menyebutkan pedagang korban kebakaran akan dipermudah mendapatkan toko dengan harga terjangkau. “Ada 763 toko yang ada di Pasar Ateh dan kami mencoba meminta solusi dari persoalan ini agar pemda tidak mempersulit dan mengubah sistem yang sudah ada,” katanya. Ia mengatakan tokonya di Pasar Ateh ini memiliki sejarah karena orang tuanya dulunya berjualan di lokasi tersebut sejak 1950 dan saat ini dirinya melanjutkan usaha tersebut. Menurut dia sebelum kebakaran, pihaknya hanya membayarkan retribusi kepada Pemkot Bukittinggi sebesar Rp6.500 per meter persegi setiap bulannya. “Saya memiliki satu petak toko yang diturunkan orang tua kepada saya dan tentunya kami berharap pemerintah mempermudah kami mendapatkan toko untuk kembali berusaha,” katanya. Ia berharap dengan kedatangannya ke DPRD Sumbar akan mendatangkan solusi dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan mencari solusi terbaik. “Kita berharap dapat duduk bersama dan memberikan solusi pedagang kembali berdagang di lokasi itu tentunya dengan harga terjangkau. Apalagi selama di penampungan usaha mereka tidak berjalan dengan baik,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra dt Rajo Lelo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan akan mengundang seluruh pihak terkait duduk bersama mencarikan solusi terbaik tidak hanya kepada pedagang tapi juga pemkot. “Kita dengarkan seluruh keluhan dan harapan mereka dan ini akan kita tindaklanjuti sesegera mungkin,” kata dia.