PADANG,- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Sitti Izati Azis mengungkapkan anggaran pembangunan sektor pariwisata pada komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 mengalami rasionalisasi. Disisi lain, urusan pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan 20 persen dari total APBD.
" Komisi tengah melakukan pembahasan alokasi anggaran pada tahun 2020, urusan pilihan seperti pariwisata akan mengalami rasionalisasi, mengingat alokasi besar untuk sejumlah event nasional yang digelar di Sumbar, " ujarnya saat dihubungi. Kemarin
Dia meminta pemerintah provinsi (Pemprov) berjelas-jelas terkait anggaran pemerintah pusat (APBN) yang dikucurkan untuk Sumbar karena menjadi tuan rumah. Hal itu telah disampaikan pada forum paripurna dan hingga sekarang, belum ada kejelasan dari Pemprov.
"Seperti diketahui, APBN telah disahkan beberapa waktu lalu, mestinya telah ada kejelasan," katanya.
Untuk menjadi tuan rumah beberapa event nasional Sumbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar, sehingga sejumlah sektor mengalami rasionalisasi hingga pemangkasan.
" Sebagai penyelenggara beberapa urusan juga diambil oleh pemerintah pusat. Jangan terlalu diberatkan kepada keuangan daerah yang juga terbatas," katanya.
Sementara itu untuk urusan wajib, seperti pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan anggaran 20 persen dari total nilai APBD. Untuk dua pos ini, tidak mengalami rasionalisasi karena telah ditetapkan oleh Undangan-Undang.
" Untuk dua urusan wajib ini, tidak ada pengurangan bahkan pada APBD 2019 dianggarkan lebih dari 20 persen, " katanya.
Di rincikannya, terdapat enam kegiatan pada tahun 2020 diantaranya adalah yaitu MTQ, Penastani, Harganas, TDS, Pilkada dan pengiriman atlet pada PON ke XX di Papua. (03)